Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan Indonesia membutuhkan roadmap (peta jalan) yang baru yang menjadi konsensus dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selama ini peta jalan perpajakan tidak berjalan sesuai harapan karena tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik yang terlalu kuat.

Baca:Gus Ipin Segera TertibkanPajakPerusahaan, Hotel Resto

Hal tersebut dikatakan Andreas saat memberikan pemaparan dalam Seminar Nasional tentang Nota Keuangan RAPBN 2020 bertema Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara, di Gedung Pustakaloka DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).

Selain itu, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, aspek penegakan hukum yang merupakan tindak lanjut dari amesti pajak ternyata juga tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan.