Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menilai banyak anggaran dari APBN gagal terserap bukan karena pusat pelit, melainkan karena daerah tidak siap menjalankan program yang diusulkan sendiri.
Edi menyebut persoalan klasik seperti belum adanya Detail Engineering Design (DED), feasibility study (FS), hingga persoalan pembebasan lahan masih menjadi penghambat utama. Akibatnya, proyek yang sudah dianggarkan terpaksa ditunda, bahkan dananya ditarik kembali ke kas negara.
“Ini masalah serius. Kalau daerah tidak siap, uang itu bisa ditarik kembali. Dan itu memalukan,” tegas Edi, dikutip Kamis (15/1).
Menurutnya, kegagalan tersebut mencerminkan problem struktural birokrasi daerah yang masih lemah dalam perencanaan dan koordinasi lintas instansi.
Usulan proyek sering disampaikan tanpa kesiapan teknis yang matang, seolah hanya mengejar alokasi anggaran tanpa menghitung kemampuan pelaksanaan.
Edi Purwanto juga mengkritik sikap sebagian kepala daerah yang kurang jujur dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan, lebih baik menyatakan belum siap sejak awal daripada memaksakan program yang akhirnya gagal d ieksekusi.
“Kejujuran itu penting. Kalau belum siap, sampaikan. Jangan di paksakan lalu gagal. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal kredibilitas pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem perencanaan daerah, mulai dari penguatan OPD teknis hingga komunikasi aktif dengan kementerian terkait. Tanpa perubahan pola kerja birokrasi, Edi memperingatkan, daerah akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam pembagian anggaran nasional.
