Trengggalek, Gesuri.id - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H. Mochamad Nur Arifin, pastikan menjawab tantangan dan segera mengambil langkah kongkret terkait kritikan DPRD setempat terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seperti diketahui, DPRD Treanggalek mengritik kepemimpinan Gus Ipin panggilan akrab Sang Bupati yang tidak mencapai target PAD.
Langkah kongkret itu, menurut Gus Ipin, dengan menertibkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) daerah, pajak hotel dan restoran.
Sebelumnya, saat digelar paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek beragendakan penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2019, Selasa, beberapa fraksi mengkritik akan capaian PAD yang telah ditetapkan di RPJMD tahun 2018 kemarin.
“Jika evaluasinya seperti ini kita segera mengambil langkah,” ucap Bupati Moch Nur Arifin, dilansir dari kanalindonesia.com, Kamis (15/8).
Diakuinya hingga kini pemkab belum menertibkan berkaitan kewajiban pajak perusahaan dalam bentuk NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
“Harusnya karena ada berlangsungnya kegiatan usaha maka harus ada NPWP perusahaan di daerah,” tuturnya.
Masalah pajak daerah untuk hotel dan restoranpun juga diakui juga belum ditertibkan, dengan alasan masih akan disesuaikan dengan progress dinas yang menanganinya.
“Tentu kita juga akan tertibkan pajak hotel dan resto yang sudah ada perda nya,”ungkapnya.
Bupati H. Moch. Nur Arifin menegaskan pula, dalam skala prioritas termasuk di P-APBD, seperti yang disampaikannya kemarin, tepatnya di nota keuangan bahwa pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas,
“Trenggalek Meroket, menjadi visi yang akan didukung penuh Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan itu ada pada pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Masih keterangan Bupati Arifin, yang bisa disimpulkan dalam paripurna tersebut selain pendidikan dan kesehatan, di fisiknya selektif dalam pemilihan infrastruktur dengan yang harus diperbaiki sesuai skala prioritas, juga terkait lingkungan hidup dan sebagainya.
“Jadi seputar itu saja, beberapa sudah kita catat dan nanti akan segera rapat untuk kita susun jawaban yang akan kita terbitkan besok,” imbuhnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Trenggalek, H. Samsul Anam, SH, MM. mengatakan PU Fraksi kali ini mencermati tehadap kebijakan umum anggaran yang kurang sesuai dan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang harus dibelanjakan.
