Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkap akar masalah melonjaknya harga beras di tengah klaim produksi padi nasional yang melimpah.

Menurutnya, kebijakan penetapan harga gabah yang tidak disertai standar kualitas telah menciptakan moral hazard di lapangan.

Ini menimbulkan moral hazard. Petani panen dini, kualitas gabah rendah. Di hilir, pengusaha penggilingan mencampur kualitas beras demi mengejar HET Rp12.500/kg, tapi harga pokok bisa di atas itu. Ini mendorong pengusaha dan pedagang menahan stok, bahkan takut dipolisikan. Ini blunder, kata Rektor Universitas UMMI Bogor itu saat sidak Komisi IV DPR RI di Rice Milling Plant (RMP) Modern milik Bulog, Subang, Jawa Barat, dikutip pada Kamis (11/9/2025).

Rokhmin menjelaskan, penetapan harga gabah kering panen Rp6.500/kg tanpa standar kualitas menjadi sumber paradoks pangan. Dengan rendemen gabah 50 persen, seharusnya harga beras minimal Rp13.500/kg. Kondisi ini memicu praktik panen dini hingga pencampuran kualitas beras di penggilingan, yang pada akhirnya berdampak pada pasokan beras di pasaran.

Komisi IV DPR RI pun memperingatkan bahwa situasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh mafia pangan untuk mendorong impor beras. Hal ini, kata Rokhmin, bukan hanya membahayakan ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.