Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyoroti dampak maraknya praktik pengoplosan beras yang menurutnya merugikan petani namun menguntungkan mafia pangan.
Ia mengungkapkan, margin harga yang dibayar konsumen tidak dinikmati petani karena harga gabah tetap ditekan di kisaran Rp 6.500 per kilogram, sementara harga beras di pasar terus naik.
"Saya mempertanyakan klaim pemerintah bahwa stok beras Bulog saat ini tertinggi dalam 57 tahun terakhir, padahal harga pasar tak kunjung turun," kata Rokhmin, Kamis (7/8/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar stok beras tersebut berasal dari sisa impor pemerintahan sebelumnya sekitar 1,5 juta ton.
Rokhmin mendesak pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada publik.
“Jujur itu sumber kebaikan. Kalau tidak jujur, itu jalan menuju kehancuran,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan pihak yang memerintahkan Bulog menahan distribusi beras meski kapasitas gudang penuh dan sebagian stok mulai rusak.
Menurutnya, ada indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian.
“Kami sudah sidak ke gudang di Jogja, Semarang, dan Karawang. Banyak beras mulai membusuk. Harusnya segera dilepas ke pasaran karena ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari bank Himbara,” pungkasnya.
