Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkap akar masalah melonjaknya harga beras di tengah klaim produksi padi nasional yang melimpah.
Menurutnya, kebijakan penetapan harga gabah yang tidak disertai standar kualitas telah menciptakan moral hazard di lapangan.
“Ini menimbulkan moral hazard. Petani panen dini, kualitas gabah rendah. Di hilir, pengusaha penggilingan mencampur kualitas beras demi mengejar HET Rp12.500/kg, tapi harga pokok bisa di atas itu. Ini mendorong pengusaha dan pedagang menahan stok, bahkan takut dipolisikan. Ini blunder,” kata Rektor Universitas UMMI Bogor itu saat sidak Komisi IV DPR RI di Rice Milling Plant (RMP) Modern milik Bulog, Subang, Jawa Barat, dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Rokhmin menjelaskan, penetapan harga gabah kering panen Rp6.500/kg tanpa standar kualitas menjadi sumber paradoks pangan. Dengan rendemen gabah 50 persen, seharusnya harga beras minimal Rp13.500/kg. Kondisi ini memicu praktik panen dini hingga pencampuran kualitas beras di penggilingan, yang pada akhirnya berdampak pada pasokan beras di pasaran.
Komisi IV DPR RI pun memperingatkan bahwa situasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh mafia pangan untuk mendorong impor beras. Hal ini, kata Rokhmin, bukan hanya membahayakan ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kalau impor lagi, siapa yang bisa jamin petani kita bisa bangkit? Cukup sudah rakyat menderita! Komisi IV siap bekerja sama dengan pemerintah untuk solusi konkret,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika kenaikan harga beras tidak segera dikendalikan, maka skenario krisis pangan seperti yang pernah terjadi di tahun 2024 bisa terulang.
“Kami tidak ingin krisis 2024 terulang. Enough is enough! Rakyat tidak boleh terus dibiarkan susah. Komisi IV siap menjadi mitra sejati pemerintah untuk solusi nyata,” ujar Rokhmin.
Sidak yang dipimpin Alex Indra Lukman bersama Prof. Rokhmin Dahuri itu diikuti oleh 11 anggota Komisi IV lintas fraksi. Mereka disambut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kepala Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam sidak tersebut, Komisi IV menyoroti paradoks pangan nasional: pemerintah mengklaim produksi padi mencapai 31 juta ton dengan stok Bulog terbesar dalam sejarah, namun harga beras justru terus melambung dan menekan rakyat kecil. Kehadiran 13 anggota Komisi IV ini menjadi bukti keseriusan DPR dalam mengawal kebijakan pangan yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
