Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan harga beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau sebetulnya, pemerintah harus mengendalikan harga beras ini. Karena dia barang kebutuhan pokok. Kalau dia mengendalikannya tidak benar, pemerintah berasnya nanti kosong atau buruk, makanya nanti harga akan naik,” kata Darmadi, Rabu (20/8/2025).
Ia menjelaskan, mekanisme pasar tetap berlaku dalam urusan harga beras. Ketika stok melimpah, harga cenderung stabil. Namun bila pasokan menipis, harga dipastikan melonjak.
“Tapi kalau stoknya beras banyak, tentu harga tidak akan naik. Jadi ini berlaku hukum penawaran permintaan, supply and demand,” jelasnya.
Menurut Darmadi, kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat telah melahirkan beragam sindiran terhadap pemerintah. Hal ini tercermin dari istilah-istilah populer yang muncul di tengah publik.
“Nah sekarang juga banyak masyarakat susah, makanya muncul sindiran. Sindiran dari masyarakat kepada pemerintah. Maka lahirlah One Piece, lahirlah apa lagi, macam-macam itu. Indonesia Gelap, Kabur Saja dulu ya. Maka lahir juga Rojali, Rohana, sindiran banyak kepada pemerintah,” ujarnya.
Darmadi menilai, kritik rakyat justru harus dipandang positif sebagai pengingat agar pemerintah tidak abai.
Menurutnya, baik pemerintah maupun DPR harus bekerja keras untuk memastikan rakyat tetap terlindungi.
“Dan saya pikir itu positif dan pemerintah harus menerima. Maka pemerintah dan DPR bekerja keras, supaya kita bersama-sama. Bagaimana meningkat, mengambil inisiatif untuk bisa bekerja buat rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Darmadi menekankan pentingnya mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di lapangan, bukan sekadar memberikan bantuan sesaat.
“Maka kita turun ke bawah, melihat apa aspirasi rakyat yang bisa kita perjuangkan. Ini penting. Bagi kita datang ke sini, bukan hanya kasih sembako. Kita ingin dengar ibu-ibu ini, mayoritas ibu-ibu, ada masalah apa di RW 5 ini,” pungkasnya.
