Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah segera menstabilkan harga beras di tengah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih melimpah.
“Mengapa harga beras di pasar tetap tinggi, padahal stok CBP mencapai kurang lebih 3,9 sampai 4 juta ton? Tentu bukan sebuah prestasi jika stok di gudang melimpah namun masyarakat sulit menjangkau harga beras dengan terjangkau di pasaran,” kata Sonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menilai pemerintah harus segera turun tangan menstabilkan harga.
"Padahal HET untuk beras medium sudah dinaikkan,” ujarnya.
Sonny menegaskan, pasokan beras dan keterjangkauan harga harus berjalan beriringan. Ia mendorong pemerintah bersama Bulog untuk lebih strategis dan agresif dalam menstabilkan harga pangan.
Menurutnya, penyebab kenaikan harga beras bukanlah menipisnya cadangan, melainkan faktor distribusi, pasokan lokal, perilaku pasar, hingga pengelolaan stok yang belum optimal.
“Lambatnya distribusi beras ke daerah-daerah adalah persoalan yang harus segera diselesaikan,” ucap Sonny.
Ia juga meminta Bulog segera mengeluarkan stok beras lama agar kualitas tidak menurun dan negara tidak mengalami kerugian.
“Kalau belum disposal (mutunya turun dan tidak layak dikonsumsi), beras-beras impor yang ada di gudang harus segera dikeluarkan, agar negara tidak menanggung kerugian lagi,” ujarnya.
Lebih jauh, Sonny menyoroti disparitas harga antardaerah, terutama di wilayah Indonesia timur yang harga berasnya bisa dua kali lipat dibanding Jawa.
“Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mahalnya transportasi tidak boleh dijadikan alasan tingginya ketimpangan harga beras sebagaimana yang terjadi di wilayah Indonesia timur. Sungguh tidak dibenarkan apabila masyarakat di Papua dan Maluku harus membeli beras dengan harga hingga dua kali lipat dibanding saudara-saudaranya di pulau Jawa,” jelasnya.
Sonny juga mengingatkan pemerintah, Bulog, dan aparat penegak hukum agar mengantisipasi adanya spekulan yang memainkan harga.
“Perlu diantisipasi adaya upaya mengail di air keruh terhadap praktek spekulasi, penimbunan, atau kartel yang mempermainkan harga beras di pasar,” pungkasnya.
