Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang masih mewarnai proses rekrutmen di tubuh Polri.

Kritik itu ia sampaikan dalam rapat Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bersama sejumlah pakar dan perwakilan lembaga penegak hukum di kompleks parlemen, dikutip Jumat (5/12).

Kalau di Madura itu, Bintara (bayar) Rp 100 sampai Rp 200 juta, Pak. Dia jual sapi dengan sawah, kebun. Bintara, Pak, ungkap Safaruddin.

Politisi PDI Perjuangan yang juga purnawirawan Polri ini menuturkan bahwa fenomena pungli dalam rekrutmen anggota Polri bukan hal baru.

Ia bahkan mengungkapkan pengalamannya saat masih bertugas dan berupaya membersihkan praktik serupa di Jawa Timur, namun mendapatkan resistensi dari internal.