Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menjalin kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nawa Cita terutama untuk pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa. Bagi Kementerian PUPR, payung kerjasama pelaksanaan TMMD adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan TNI No. 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa TMMD masih relevan dalam konteks kekinian karena dua hal, yakni dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, dimana kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kunci. Kedua, dalam rangka membantu kabupaten/kota dan masyarakat untuk menyediakan infrastruktur yang baik, termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

TNI lahir dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. TMMD ini adalah sarana untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat. Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI sudah lama dilakukan, meliputi 4 bidang utama, yakni sumberdaya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air bersih dan sanitasi) dan perumahan rakyat, kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (30/1/2018) Kepala Badan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam membangun infrastruktur Kementerian PUPR terus bersinergi bersama dengan TNI. Pada Rapim TNI tersebut turut hadir sebagai pembicara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.