Jakarta, Gesuri.id Anggota DPRD Kabupaten Seluma Fraksi PDI Perjuangan, Febrinanda Putra Pratama mengeluhkan belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang totalnya mencapai hampir Rp50 miliar, termasuk di dalamnya DBH sektor sawit. Ia menegaskan, keterlambatan pencairan ini telah menghambat pembangunan dan mengganggu kewajiban daerah terhadap pihak ketiga.

Febrinanda menyampaikan hal tersebut saat ditemui Gesuri.id di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (21/11).

Menurutnya, Kabupaten Seluma memiliki potensi perkebunan sawit dan karet yang besar, sehingga DBH dari sektor tersebut seharusnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Namun hingga kini, dana tersebut belum ditransfer secara penuh.

Febrinanda menambahkan, secara keseluruhan dana transfer pusat yang belum dicairkan untuk Kabupaten Seluma jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp50 miliar. Ironisnya, di saat DBH tak kunjung masuk, pemerintah kabupaten masih memiliki kewajiban pembayaran kepada kontraktor sebesar sekitar Rp30 miliar.

Ia menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah yang seharusnya dikembalikan dari pajak yang telah disetor ke negara.