Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melayangkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang dinilainya terlalu berorientasi pada eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan, terutama di tengah meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah.

Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, kata Sonny saat Rapat Kerja bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Sonny menilai, maraknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan bukti nyata bahwa banyak kawasan hutan secara perlahan telah mengalami perubahan fungsi. Hutan yang seharusnya berperan sebagai penyerap air dan penahan erosi dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal, sehingga ketika terjadi hujan ekstrem, seperti akibat siklon tropis Senyar, kawasan hilir menjadi sangat rentan terdampak bencana.

Dalam pandangannya, kondisi tersebut tidak terlepas dari model pembangunan kehutanan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan komersial untuk mengejar target ekonomi jangka pendek. Akibatnya, keseimbangan antara fungsi produksi dan fungsi lindung hutan semakin terabaikan, sementara risiko ekologis justru terus meningkat.

Sonny juga mengkritisi ketimpangan peruntukan kawasan hutan lindung dan konservasi dibandingkan dengan hutan produksi. Menurutnya, orientasi pembangunan kehutanan yang terlalu berpihak pada hutan produksi hanya akan menguntungkan elite dan pemodal, sementara masyarakat dan lingkungan harus menanggung dampak kerusakannya.