Tolak Danantara Kelola Dana Pesangon, Pulung Desak Mandat Diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan

Memilih Danantara merupakan kesalahan kelembagaan yang mengancam jaring pengaman terakhir kaum buruh.
Selasa, 17 November 2026 11:45 WIB Jurnalis - Heru Guntoro

Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola tunggal Dana Cadangan Pesangon (DCP).

Ia menilai mandat pengelolaan dana pekerja tersebut seharusnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang lebih teruji dalam prinsip jaminan sosial.

​Desakan ini mencuat menyusul sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

Baca:Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Dalam aturan baru tersebut, perusahaan diwajibkan menyetorkan DCP secara terpusat ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Baca juga :