Ikuti Kami

Tolak Danantara Kelola Dana Pesangon, Pulung Desak Mandat Diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan

Memilih Danantara merupakan kesalahan kelembagaan yang mengancam jaring pengaman terakhir kaum buruh.

Tolak Danantara Kelola Dana Pesangon, Pulung Desak Mandat Diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto.

Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola tunggal Dana Cadangan Pesangon (DCP). 

Ia menilai mandat pengelolaan dana pekerja tersebut seharusnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang lebih teruji dalam prinsip jaminan sosial.

​Desakan ini mencuat menyusul sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri. 

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Dalam aturan baru tersebut, perusahaan diwajibkan menyetorkan DCP secara terpusat ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.

​Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu menegaskan, memilih Danantara merupakan kesalahan kelembagaan yang mengancam jaring pengaman terakhir kaum buruh.

​“Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Namun, kenapa harus Danantara yang mengelola dana tersebut? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?” ujar Pulung dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).

​Pulung menyoroti kontrasnya karakteristik antara lembaga pengelola investasi korporasi dan badan penyelenggara jaminan sosial. 

Menurutnya, dana pesangon merupakan dana amanat (trust fund) yang menuntut likuiditas tinggi saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi, bukan modal ventura untuk membiayai ekspansi investasi berisiko.

​Selain belum memiliki rekam jejak transparansi laporan keuangan yang mudah diawasi publik, jajaran petinggi Danantara dinilai didominasi kalangan pengusaha tanpa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terbuka layaknya direksi BPJS Ketenagakerjaan.

​“Jika lembaga yang pimpinannya dipilih secara tertutup dan berlatar belakang pengusaha diberikan amanah mengelola triliunan rupiah dana pekerja, apa jaminannya dana itu tidak diputar untuk membiayai proyek-proyek kelompok tertentu? Ini sangat rawan konflik kepentingan,” tegas alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

​Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan tata kelola investasi negara di masa lalu yang merugikan masyarakat luas.

​“Kita tidak mau kasus Asabri dan Jiwasraya terulang lagi. Skandal tersebut merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat tata kelola yang tertutup, penempatan investasi yang sembrono, dan gurita konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban dan menderita kerugian paling nyata adalah pekerja,” tandasnya.

​Guna mencegah pengelolaan DCP menjadi "cek kosong" yang membahayakan hak normatif pekerja, Pulung mengajukan tiga prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi pemerintah:

​1. Transparansi penuh: Kewajiban memublikasikan laporan keuangan dan portofolio investasi secara berkala di media massa nasional agar dapat diaudit publik, serikat pekerja, maupun asosiasi pengusaha.

​2. Investasi aman dan kompetitif: Penempatan dana wajib diarahkan pada instrumen berisiko rendah (prudent) dengan kepastian imbal hasil minimal setara atau lebih tinggi dari suku bunga deposito bank pemerintah agar nilai manfaat pesangon tidak tergerus.

​3. Jaminan negara atas pokok dana: Pemerintah harus memberikan garansi penuh terhadap keutuhan nilai pokok dana pekerja.

​“Dana pesangon bukan dana spekulasi. Jika lembaga pengelola DCP melakukan kelalaian investasi sehingga merugikan dana milik pekerja, harus ada jaminan tegas dari APBN untuk menutupi seluruh kerugian tersebut,” kata Pulung.
​
​Kehadiran skema DCP dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 sejatinya dirancang untuk mengakhiri fenomena putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang mandul akibat pengusaha mangkir membayar kompensasi PHK—meliputi uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak—seperti yang kerap terjadi pada kasus kepailitan industri padat karya.

​Di sisi lain, bagi pelaku usaha yang patuh, DCP menjadi solusi untuk menghindari jerat pidana sekaligus menjaga stabilitas arus kas (cash flow) dan perencanaan biaya tenaga kerja (labor cost).

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur

​“Semangat UU Nomor 27 Tahun 2026 ini memang untuk melindungi hak pekerja sekaligus memberi kepastian usaha. Jangan sampai niat baik undang-undang ini justru dikhianati oleh aturan teknis yang keliru,” ujar Pulung.

​Saat ini, aturan operasional DCP—termasuk kejelasan nasib dana pesangon yang sudah terhimpun di Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjelang tenggat transisi Oktober 2027—masih menanti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). Pulung menyerukan seluruh pemangku kepentingan mengawal penyusunan regulasi turunan tersebut.

​“Mumpung PP-nya belum diterbitkan, wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP harus dikritisi dan dikoreksi sejak dini. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan DCP kepada lembaga yang teruji prinsip jaminan sosialnya seperti BPJS Ketenagakerjaan demi memastikan hak-hak dasar pekerja terlindungi secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Quote