Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan darurat banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada pertengahan November 2026.
Tidak hanya itu, ia juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana menyusul berulangnya musibah serupa di tengah masa pemulihan wilayah Sumatera.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir kali ini berdampak pada 27.682 jiwa.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Mayoritas korban, yakni 18.158 orang, tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang: Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Matindas menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera tidak boleh sekadar berorientasi pada perbaikan fisik semata, melainkan harus memutus rantai risiko agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban banjir berulang.
“Pemulihan harus memastikan masyarakat tidak kembali berada pada risiko yang sama. Jika banjir terus terjadi berulang, kami perlu mempertanyakan pembangunan infrastruktur bencana di Aceh seperti apa,” tegas Matindas di Jakarta, Senin (16/11).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menyampaikan keprihatinannya atas nasib puluhan ribu warga yang kembali menderita saat proses pemulihan bencana sebelumnya bahkan belum rampung.
“Di balik angka 27.682 orang terdampak, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terganggu sekolahnya, lansia dan penyandang disabilitas yang butuh perhatian khusus, serta warga yang kehilangan mata pencaharian. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.
Untuk fase tanggap darurat saat ini, Matindas meminta BNPB dan pemerintah daerah memastikan distribusi logistik menembus wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Ia menggarisbawahi tiga fokus utama di lapangan:
- Pemenuhan kebutuhan dasar: Menjamin ketersediaan dapur umum, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, hingga perlengkapan bayi.
- Kelayakan hunian sementara: Menyesuaikan kapasitas tenda pengungsian dengan jumlah warga agar tetap manusiawi dan layak huni.
- Transparansi pendataan: Mencatat jumlah korban, kerusakan rumah, dan hilangnya sumber penghidupan warga secara cepat dan akurat sebagai basis penyaluran bantuan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Lebih jauh, Matindas mengingatkan bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana merupakan mandat mutlak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada pola pikir reaktif yang hanya sibuk saat bencana tiba.
Ia pun mendorong penguatan anggaran mitigasi guna memodernisasi sistem peringatan dini (early warning system), memastikan seluruh alat pemantau berfungsi optimal, serta memperluas jangkauan informasi kebencanaan hingga ke tingkat desa.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan. Jangan sampai warga yang baru saja berupaya bangkit kembali menghadapi ancaman yang sama karena mitigasi dan kesiapsiagaan belum berjalan optimal,” pungkasnya.

















































































