Jakarta, Gesuri.id - Langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari fasilitas pemerintahan menuai sorotan tajam.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai inkonsistensi sikap politik Bobby menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan publik.
Sorotan ini bermula dari instruksi Bobby pada Senin (16/11/2026) agar foto Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden diturunkan dari kantor-kantor pemerintahan hingga sekolah di Sumut. Langkah tersebut diambil menyusul pengunduran diri Gibran dan pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Kendati demikian, instruksi ini kontras dengan pernyataan Bobby sekitar sebulan sebelumnya (9/10/2026). Saat itu, dengan nada satire, Bobby sempat meminta publik untuk sekalian mempermasalahkan ijazah sarjana Gibran di tengah polemik dokumen pendidikan.
Menanggapi dinamika tersebut, Sutrisno Pangaribuan menegaskan bahwa seorang pejabat publik wajib memperhitungkan setiap kata yang dilontarkan ke ruang publik. Ia menilai sindiran yang sempat dilontarkan Bobby kini menjadi catatan tersendiri ketika ia harus menurunkan foto abang iparnya sendiri.
“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi politik. Jangan mudah melontarkan sindiran kepada wartawan atau masyarakat, apalagi ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut keluarga sendiri,” ujar Sutrisno, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sutrisno, konsistensi seorang pemimpin diuji bukan sekadar dari cara berbicara, melainkan dari ketegasan sikap dalam menghadapi perubahan situasi politik nasional yang melibatkan lingkaran keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Selain menyoroti perubahan sikap terhadap Gibran, Sutrisno turut menyinggung berbagai dugaan persoalan hukum yang kerap dikaitkan dengan Bobby. Ia menegaskan bahwa lingkaran kekuasaan tidak boleh dijadikan perisai untuk menghindari proses hukum.
“Ketika seseorang berada dalam lingkaran kekuasaan, dukungan politik mungkin terasa kuat. Namun, dukungan itu tidak boleh dijadikan jaminan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sutrisno juga mengkritik pernyataan Bobby terkait kesetiaannya kepada partai politik baru setelah keluar dari PDI Perjuangan. Bagi Sutrisno, komitmen politik tidak cukup dibuktikan lewat retorika terbuka, melainkan lewat rekam jejak konsistensi.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Bobby pernah meninggalkan PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya menjadi kepala daerah. Sekarang Bobby menyatakan kesetiaan kepada partai yang menaunginya. Tentu publik berhak menilai konsistensi pernyataan tersebut. Kesetiaan politik bukan sekadar ucapan ketika seseorang membutuhkan dukungan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan,” paparnya.
Sutrisno mengingatkan agar partai politik tidak disalahgunakan sekadar sebagai tempat berlindung di tengah tekanan politik atau persoalan pribadi.
“Jabatan dan kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab politik dan hukum tetap melekat pada setiap orang. Karena itu, Bobby sebaiknya lebih berhati-hati dalam membangun pernyataan dan komitmen politiknya,” tutup Sutrisno.

















































































