Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah berhati-hati dalam menindaklanjuti wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.
Menurut Sonny, gagasan membangun habitat kedua dapat dipahami sebagai langkah untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa yang selama ini seluruh populasinya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ancaman gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau memang harus menjadi perhatian serius negara.
Namun, ia menegaskan, keputusan konservasi terhadap Badak Jawa tidak boleh dijalankan dengan logika coba-coba.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Badak Jawa adalah kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Negara tidak boleh mengambil langkah spekulatif. Kalau hendak membangun habitat kedua, seluruh prosesnya harus berbasis sains, dilakukan dengan kehati-hatian, dan terbuka kepada publik,” kata Sonny.
Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI itu meminta Kementerian Kehutanan menjelaskan kondisi terkini Badak Jawa di Ujung Kulon secara terbuka. Mulai dari perkembangan populasi, pengamanan kawasan, ancaman perburuan liar, penyakit, hingga mitigasi bencana.
“Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ini masih wacana. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan kerja nyata yang sudah dilakukan untuk menjaga Badak Jawa di Ujung Kulon, sekaligus dasar ilmiah mengapa Alas Purwo disebut sebagai salah satu pilihan,” ujarnya.
Sonny menilai Alas Purwo perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan sebagai habitat kedua. Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut memiliki karakter ekosistem yang berbeda dengan Ujung Kulon.
“Tidak bisa karena sama-sama berada di Pulau Jawa lalu dianggap pasti cocok. Harus dikaji vegetasi pakannya, sumber airnya, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, dan peluang Badak Jawa berkembang biak di sana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar agenda konservasi tidak dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurutnya, pendanaan dapat mendukung konservasi, tetapi tidak boleh menjadi dasar untuk memaksakan rencana yang belum teruji.
“Jangan sampai investor dan skema pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara keselamatan satwa serta kelayakan habitatnya belum jelas. Konservasi harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek,” kata Sonny.
Lebih lanjut, Sonny meminta pemerintah memastikan wacana habitat kedua tidak digunakan sebagai alasan untuk mengendurkan perlindungan terhadap Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menilai negara harus memberikan jaminan yang tegas bahwa kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi yang utuh.
“Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, apalagi membuka celah bagi pertambangan atau kepentingan ekstraktif lainnya. Ujung Kulon adalah rumah utama Badak Jawa dan harus dijaga sepenuhnya oleh negara,” ucapnya.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Sonny juga menyinggung pengalaman Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung itu kemudian berubah menjadi hutan produksi dan akhirnya menjadi kawasan tambang terbuka.
“Pengalaman Tumpang Pitu menjadi peringatan bagi kita semua. Masyarakat wajar waspada ketika ada pembicaraan mengenai kawasan hutan dan taman nasional. Negara harus mendengar suara rakyat, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan modal,” pungkasnya.
PDI Perjuangan, lanjut Sonny, akan terus mengawal setiap kebijakan konservasi agar benar-benar berpihak pada kelestarian alam, keselamatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

















































































