Jakarta, Gesuri.id - Maraknya berbagai masalah yang muncul di Bali, seperti bangunan tembok GWK (Garuda Wisnu Kencana) yang setahun berlangsung memblokade akses keluar-masuk warga Banjar Giri Dharma, Ungasan, Badung, serta adanya sertifikat hak milik (SHM) diatas Tahura atau taman hutan rakyat berupa hutan bakau di Kawasan pesisir Suwung, dan bangunan resort yang diduga melanggar tata ruang dan lingkungan hidup, merupakan bentuk nyata bagaimana perilaku oknum pejabat tersebut melawan nilai-nilai Pancasila.

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Bali, Dr. Wayan Sudirta, SH, MH. menegaskan hal itu dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di hadapan mahasiswa dan tokoh masyarakat, di Denpasar, Sabtu (4/10/2025).

Sudirta menegaskan, maraknya konten-konten perorangan yang menyuarakan protes masyarakat dan menyoroti langsung lembaga-lembaga pemerintah yang dinilai kurang tanggap, merupakan partisipasi spontan.

Protes-protes yang menyoroti pemerintah, elit politik dan elit kekuasaan, bagi pemerintah justru merupakan partisipasi yang membantu pengawasan publik, ujar Sudirta.

Dipandu moderator Putu Wirata Dwikora, yang juga ketua Bali Corruption Watch, keduanya memaparkan bagaimana reformasi 1998, sekarang hampir kembali ke praktek Orde Baru yang jauh lebih korup, korupsinya sistematis, menjadi praktek laten dan meracuni sistem dan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menuntun bangsa ke kehidupan yang sejahtera dan adil secara sosial ekonomi.

Riset-riset para aktivis seperti lembaga DEMOS, yang meneliti praksis demokrasi di era reformasi, kesimpulannya di 10 tahun reformasi sudah sangat memperihatinkan.