Jakarta, Gesuri.id - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bertema “Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan”.
Agenda tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara legislatif dan BPN dalam meningkatkan tata kelola penerimaan negara serta memastikan pelayanan pertanahan yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan.
Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, bersama sejumlah anggota dari berbagai fraksi dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.
Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum evaluasi untuk semakin memperkuat integritas tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam pemaparannya, Lampri memaparkan delapan program prioritas Kanwil BPN Jawa Tengah yang tengah dijalankan untuk mendukung kebijakan nasional Kementerian ATR/BPN, yaitu:
1. Memaksimalkan realisasi anggaran
2. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
3. Percepatan sertifikasi tanah wakaf
4. Mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap
5. Peningkatan pelayanan prioritas
6. Implementasi strategi komunikasi (Strakom)
7. Pengadaan tanah
8. Pembangunan Zona Integritas
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat akuntabilitas, memperluas digitalisasi layanan, serta memastikan target PNBP dicapai secara terukur dan berintegritas.
Dalam sesi dialog, Aria Bima memberikan penekanan terkait pentingnya pengawasan PNBP tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada rasa keadilan publik.
“Untuk PNBP, harapannya bagi Jawa Tengah bukan hanya resmi dalam laporan keuangan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat ketika berurusan dengan kantor pertanahan. Masyarakat harus pulang dengan perasaan ‘dilayani’, bukan dipersulit,” tegas Aria Bima dikutip Sabtu (29/11).
Ia juga mendorong jajaran BPN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus membuka ruang diskusi internal dan bersama para pemangku kepentingan.
“Kami harap Kakanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan terus mengadakan diskusi-diskusi. Melalui pertemuan seperti ini, banyak hal dapat kita ambil untuk menjadi langkah perbaikan yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan kerja antara Komisi II DPR RI dan BPN semakin solid dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pertanahan.
Penguatan integritas, digitalisasi layanan, dan optimalisasi pengawasan internal menjadi fokus utama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
