Wayan Sudirta: UU Perampasan Aset Tak Akan Efektif Tanpa Aparat yang Jujur

“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, siap, jujur."
Jum'at, 20 November 2026 20:02 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menilai keberhasilan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga kesiapan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aparatur yang jujur, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat dalam menjalankan ketentuan hukum.

Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap, kata I Wayan Sudirta dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu berpandangan, perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Wayan, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset. Tanpa aparat yang siap dan budaya masyarakat yang mendukung penegakan hukum, keberadaan undang-undang yang memadai berisiko tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Untuk memastikan tersedianya aparat penegak hukum yang mumpuni, Wayan menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan terhadap aparat harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan guna menjaga integritas serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga :