Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan strategis terkait pasokan BBM dan peran SPBU swasta.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, Pertamina, dan sejumlah perusahaan BBM swasta di Gedung DPR, Rabu (1/10), Yulian mengingatkan agar setiap kebijakan berbasis pada regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan nasional.

Kami mengkritik bukan tanpa dasar, bukan menebar kebencian. Kritik kami justru untuk memberikan masukan agar kebijakan BBM jangan dibuat tergesa-gesa. Regulasi harus jelas lebih dulu, baru kebijakan bisa dijalankan, tegasnya.

Menurut Yulian, kondisi distrust masyarakat terhadap SPBU pemerintah muncul karena sejumlah isu, mulai dari dugaan korupsi hingga isu BBM oplosan. Hal itu mendorong masyarakat beralih ke SPBU swasta, yang belakangan juga mengalami kelangkaan stok.

Ia menilai, peran swasta semestinya bisa meringankan beban Pertamina dalam menjaga neraca perdagangan dan ketersediaan BBM nasional. Namun tanpa regulasi yang jelas, investasi swasta di sektor ini akan sulit berkembang.