Gakkumdu Hanya Jalan Pintas? Batas Waktu Singkat dan Beda Visi Lembaga Ancam Independensi Pemilu

Perbedaan latar belakang kelembagaan turut memengaruhi independensi penanganan perkara di Sentra Gakkumdu.
Kamis, 19 November 2026 07:24 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id AhliHukum Pidana Universitas Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., menyoroti efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menggabungkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, and kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu.

Menurutnya, ide pembentukan Sentra Gakkumdu pada mulanya dilandasi oleh tujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara akibat batasan waktu penegakan hukum pemilu yang terlalu singkat.

Baca:Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Sebetulnya ide bahwa sentra Gakkumdu itu mencakup bawaslu, polisian, kejaksaan, yang saya dengar idenya adalah untuk mempercepat proses. Kenapa mempercepat proses? Karena ada batasan waktu untuk penyidikan, pengukuhan, dan seterusnya, ujar Prof. Topo, Rabu (18(/11).

Jadi itu harus diselesaikan dengan waktu cepat, itu idenya. Jadi sebetulnya problem utamanya karena batas waktu yang terlalu pendek. Padahal menyatukan antara bawaslu, polisi, dan kejaksaan itu juga sebetulnya ada masalah karena belum tentu persepsi bawaslu dan kepolisian itu sama, sambungnya.

Baca juga :