Ikuti Kami

Topo Santoso Soroti Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Saat Penguasa Masih Memiliki Pengaruh terhadap Aparat

Topo menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum pemilu di lapangan.

Topo Santoso Soroti Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Saat Penguasa Masih Memiliki Pengaruh terhadap Aparat
Ahli hukum pidana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Jakarta, Gesuri.id – Ahli hukum pidana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum pemilu di lapangan, terutama ketika pihak yang sedang berkuasa masih memiliki pengaruh terhadap aparat.

Menurut mantan Ketua I Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) tersebut, aturan mengenai pelanggaran pemilu sebenarnya sudah tersedia secara normatif di dalam undang-undang, namun implementasinya kerap terhambat oleh relasi kekuasaan.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

"Nah, ini menarik ya. Sebetulnya kalau dari sisi normatifnya sudah ada pengaturannya di undang-undang. Cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana penegakannya, penegakan itu di lapangan," ujar Topo Santoso, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan bahwa intervensi atau pengaruh dari pejabat yang tengah berkuasa terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala utama dalam menindak praktik-praktik penyimpangan, seperti pengerahan massa atau aparatur.

"Karena kadang-kadang kan, karena ada orang yang masih berkuasa atau sedang berkuasa, itu masih punya pengaruh terhadap berbagai aparat. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau untuk misalnya pengerahan dan sebagainya itu, itu justru memang harus membutuhkan keberanian dari masyarakat, dari pemantau," tegas anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) itu.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Lebih lanjut, mantan anggota Panwaslu Pusat periode 2003–2004 ini menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan pada penguatan lembaga pengawas semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif dan keberanian publik untuk bersuara.

"Jadi sebenarnya di perkuatan bukan hanya kelembagaan Bawaslu, tapi juga masyarakat dan pemantau untuk mengawasi itu dan meneriaki kalau ada penyimpangan semacam itu. Dan membutuhkan pengawasan dari masyarakat juga," pungkasnya.

Quote