Ikuti Kami

Topo Santoso Minta Batas Waktu Pelaporan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dibedakan dari Sengketa

Batasan waktu pelaporan serta penanganan tindak pidana pemilu dibedakan dengan jenis pelanggaran lainnya maupun sengketa pemilu.

Topo Santoso Minta Batas Waktu Pelaporan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dibedakan dari Sengketa
Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Jakarta, Gesuri.id – Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., meminta agar batasan waktu pelaporan serta penanganan tindak pidana pemilu dibedakan dengan jenis pelanggaran lainnya maupun sengketa pemilu.

Menurut mantan Ketua I Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) tersebut, penanganan sengketa pemilu memang menuntut tenggat waktu yang ketat karena berkaitan langsung dengan jadwal tahapan, sedangkan bukti tindak pidana pemilu kerap kali baru terungkap di kemudian hari.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

"Ya kalau pertama nih, soal pelaporan tindak pidana pemilu. Kalau menurut saya, batasan waktu pelaporan tindak pidana pemilu itu harus dibedakan dengan jenis pelanggaran yang lain atau sengketa. Kalau sengketa itu memang harus ada batas waktu yang ketat sesuai dengan skedul atau tahapan pemilu. Tapi kalau tindak pidana itu kan bisa saja baru terungkap belakangan, buktinya baru ketahuan belakangan," ujar Topo Santoso, Rabu (18/11).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ini menilai perbedaan tenggat tersebut tidak hanya berlaku pada tahap pelaporan, tetapi juga harus diterapkan pada proses penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum memiliki ruang yang memadai layaknya penanganan perkara pidana umum.

"Sehingga harusnya itu dibedakan. Batas waktu pelaporannya maupun juga proses penyidikan dan penuntutan. Karena perkara tindak pidana umum saja waktu cukup panjang," jelasnya.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Lebih lanjut, mantan anggota Panwaslu Pusat periode 2003–2004 itu mengingatkan agar percepatan proses hukum tidak justru mengorbankan pembuktian materiil dan membuat banyak pelanggaran pidana lolos dari jerat hukum.

"Jangan sampai mempercepat proses pelaporan, penyidikan, penuntutan itu, tapi menghilangkan substansi dari adanya tindak pidana yang terjadi. Artinya nanti banyak yang tidak terungkap," pungkasnya.

Quote