Jakarta, Gesuri.id — Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., menyoroti efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menggabungkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, and kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu.
Menurutnya, ide pembentukan Sentra Gakkumdu pada mulanya dilandasi oleh tujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara akibat batasan waktu penegakan hukum pemilu yang terlalu singkat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Sebetulnya ide bahwa sentra Gakkumdu itu mencakup bawaslu, polisian, kejaksaan, yang saya dengar idenya adalah untuk mempercepat proses. Kenapa mempercepat proses? Karena ada batasan waktu untuk penyidikan, pengukuhan, dan seterusnya," ujar Prof. Topo, Rabu (18(/11).
"Jadi itu harus diselesaikan dengan waktu cepat, itu idenya. Jadi sebetulnya problem utamanya karena batas waktu yang terlalu pendek. Padahal menyatukan antara bawaslu, polisi, dan kejaksaan itu juga sebetulnya ada masalah karena belum tentu persepsi bawaslu dan kepolisian itu sama," sambungnya.
Selain masalah tenggat waktu, penyatuan tiga institusi tersebut di dalam satu atap penegakan hukum juga menemui kendala kultural dan perbedaan sudut pandang penanganan perkara di lapangan.
"Belum tentu persepsi polisi dan jaksa itu sama. Karena misalnya polisi berfokus pada penyarian fakta-fakta, sementara jaksa itu memang pada analisis yuridis, keputusan yuridisnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya, kalau itu dirancang untuk adanya independensi dalam penyelesaian perkara mungkin agak sulit," jelas mantan anggota Panwaslu Pusat (2003–2004) itu.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Ia menambahkan, perbedaan latar belakang kelembagaan turut memengaruhi independensi penanganan perkara di Sentra Gakkumdu.
"Karena kan intinya beda. Background kelembagaannya masing-masing itu beda. Yang betul-betul independen kan sebetulnya bawaslu," ucap anggota dewan pembina/pengurus Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) tersebut.
"Kalau polisian, kejaksaan, itu kan sebetulnya bagian dari di bawah pemerintah. Walaupun sebetulnya, walaupun unsur eksekutif, tetap saja dalam penegakan hukum harus independen. Nah itu kan agak sulit memang. Itu soal di lapangannya," pungkasnya.

















































































