Topo Santoso Minta Batas Waktu Pelaporan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dibedakan dari Sengketa

Batasan waktu pelaporan serta penanganan tindak pidana pemilu dibedakan dengan jenis pelanggaran lainnya maupun sengketa pemilu.
Kamis, 19 November 2026 07:34 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., meminta agar batasan waktu pelaporan serta penanganan tindak pidana pemilu dibedakan dengan jenis pelanggaran lainnya maupun sengketa pemilu.

Menurut mantan Ketua I Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) tersebut, penanganan sengketa pemilu memang menuntut tenggat waktu yang ketat karena berkaitan langsung dengan jadwal tahapan, sedangkan bukti tindak pidana pemilu kerap kali baru terungkap di kemudian hari.

Baca:Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Ya kalau pertama nih, soal pelaporan tindak pidana pemilu. Kalau menurut saya, batasan waktu pelaporan tindak pidana pemilu itu harus dibedakan dengan jenis pelanggaran yang lain atau sengketa. Kalau sengketa itu memang harus ada batas waktu yang ketat sesuai dengan skedul atau tahapan pemilu. Tapi kalau tindak pidana itu kan bisa saja baru terungkap belakangan, buktinya baru ketahuan belakangan, ujar Topo Santoso, Rabu (18/11).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ini menilai perbedaan tenggat tersebut tidak hanya berlaku pada tahap pelaporan, tetapi juga harus diterapkan pada proses penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum memiliki ruang yang memadai layaknya penanganan perkara pidana umum.

Baca juga :