Topo Santoso Soroti Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Saat Penguasa Masih Memiliki Pengaruh terhadap Aparat

Topo menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum pemilu di lapangan.
Kamis, 19 November 2026 07:28 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Ahli hukum pidana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum pemilu di lapangan, terutama ketika pihak yang sedang berkuasa masih memiliki pengaruh terhadap aparat.

Menurut mantan Ketua I Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) tersebut, aturan mengenai pelanggaran pemilu sebenarnya sudah tersedia secara normatif di dalam undang-undang, namun implementasinya kerap terhambat oleh relasi kekuasaan.

Baca:Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Nah, ini menarik ya. Sebetulnya kalau dari sisi normatifnya sudah ada pengaturannya di undang-undang. Cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana penegakannya, penegakan itu di lapangan, ujar Topo Santoso, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan bahwa intervensi atau pengaruh dari pejabat yang tengah berkuasa terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala utama dalam menindak praktik-praktik penyimpangan, seperti pengerahan massa atau aparatur.

Baca juga :