DEMOKRASI tidak hanya membutuhkan pemilu yang berlangsung jujur dan adil, tetapi juga menjamin bahwa setiap orang yang memperoleh mandat rakyat memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik. Sebab, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata lahir dari banyaknya suara yang diperoleh, melainkan juga dari keabsahan proses dan integritas orang yang dipilih. Di sinilah persoalan ijazah palsu dalam kontestasi politik menjadi lebih dari sekadar perkara administrasi pencalonan. Ia dapat berubah menjadi bom waktu bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Persoalan menjadi rumit ketika dugaan penggunaan ijazah palsu tidak terungkap pada tahapan pencalonan. Kandidat lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak tersandung dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kemudian memenangkan pemilihan dan resmi dilantik. Bertahun-tahun setelah menjalankan kekuasaan, barulah proses hukum pidana membuktikan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ternyata palsu. Kebenaran akhirnya ditemukan, tetapi kekuasaan telanjur berjalan.
Situasi semacam ini menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara harus memperlakukan seorang pejabat yang sejak awal ternyata tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menduduki jabatannya? Apakah kemenangan dalam pemilu dapat terus dipertahankan ketika salah satu persyaratan fundamental pencalonannya terbukti diperoleh melalui pemalsuan dokumen? Ataukah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus menjadi dasar untuk mengakhiri legitimasi jabatan tersebut?
Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini menyentuh hubungan antara legitimasi elektoral dan legalitas konstitusional. Kemenangan dalam pemilu memang memberikan mandat politik dari rakyat, tetapi mandat tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Setiap kandidat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Artinya, suara mayoritas tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan pelanggaran hukum yang berkaitan langsung dengan kelayakan seseorang menjadi pejabat publik.
Masalahnya, sistem hukum pemilu Indonesia belum sepenuhnya memberikan jawaban yang komprehensif terhadap konsekuensi hukum ketika pemalsuan persyaratan pencalonan baru terbukti setelah pelantikan. Mekanisme sengketa pemilu dan pemilihan memiliki tahapan, objek, serta batas waktu penyelesaian. Sementara itu, proses pidana dapat berlangsung lebih panjang. Akibatnya, terdapat celah waktu ketika seseorang yang belakangan terbukti melakukan pemalsuan dokumen tetap menjalankan kewenangan publik.