Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya pembenahan regulasi Pemilu melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mampu mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam proses demokrasi.
Menurut Hasto, Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan landasan penting dalam konsolidasi demokrasi serta menentukan arah masa depan bangsa dan negara.
Karena itu, PDI Perjuangan mendorong agar materi pokok RUU Pemilu diarahkan untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak tahap perumusan regulasi.
"Yang kita fokuskan bagaimana pencegahan setidaknya dari regulasi itu. Rancangan Undang-Undang Pemilu membuat suatu materi pokok untuk mencegah berbagai kecurangan Pemilu," ujar Hasto dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menilai, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjadi bahan evaluasi serius. Hasto menyebut terdapat sejumlah persoalan yang menurutnya menunjukkan adanya intervensi kekuasaan terhadap proses demokrasi.
Hasto juga menyoroti pentingnya menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut harus memiliki kemandirian dan tidak boleh berada di bawah tekanan kepentingan elektoral pihak yang sedang berkuasa.
Berdasarkan pengalamannya mengikuti dinamika Pemilu sejak 2004, Hasto mengatakan persoalan independensi penyelenggara Pemilu bukan hal baru. Ia mengingatkan bahwa lembaga yang seharusnya bekerja secara mandiri tetap memiliki potensi menghadapi intervensi kekuasaan.
"KPU yang harusnya mandiri, independen, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Jadi kita juga tampilkan suatu langkah terobosan, termasuk dalam konteks kelembagaan KPU dan Bawaslu," katanya.
Hasto mengusulkan agar pembenahan sistem Pemilu tidak hanya melibatkan partai politik, tetapi juga perguruan tinggi, akademisi, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen tersebut diperlukan untuk merumuskan mekanisme pengawasan dan pencegahan kecurangan yang lebih objektif serta memiliki legitimasi akademis.
Ia juga membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk melalui gagasan penguatan kelembagaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai kewenangan Presiden pada tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu.
Salah satu gagasan yang perlu dikaji adalah pembatasan penggunaan kewenangan pemerintah serta anggaran negara agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral pihak yang sedang berkuasa.
"Ada gagasan membatasi kewenangan dari Presiden pada tahun-tahun Pemilu, mencegah penggunaan anggaran negara di situ untuk kepentingan elektoral," ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya aturan yang dapat mencegah KPU dan Bawaslu menerima tekanan atau arahan dari penguasa untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
Hasto juga menyoroti potensi penyalahgunaan teknologi dalam proses Pemilu. Menurutnya, regulasi mendatang perlu mengantisipasi penggunaan sistem teknis, termasuk algoritma, yang berpotensi memengaruhi hasil maupun proses penyelenggaraan Pemilu.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama Megawati Institute untuk menyusun kajian strategis mengenai pola-pola kecurangan Pemilu dan langkah pencegahannya.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan pasal-pasal yang konkret, berbasis kajian akademis, serta dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang.
"Kita bergerak bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan perguruan tinggi, sehingga menciptakan Pemilu yang benar-benar demokratis," tegas Hasto.
Ia menambahkan, pembenahan regulasi Pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tujuannya bukan semata-mata melindungi kepentingan partai politik tertentu, melainkan memastikan suara rakyat terlindungi dan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, serta berintegritas.
"Fokus kita hari ini mematangkan Rancangan Undang-Undang Pemilu, pasal-pasal yang bertujuan mencegah kecurangan masif yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu," pungkasnya.

















































































