Jakarta, Gesuri.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof. Uceng, menyoroti persoalan independensi kelembagaan pengawas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurutnya, penguatan kewenangan lembaga pengawas pemilu harus disertai desain kelembagaan dan mekanisme seleksi yang mampu mencegah dominasi kepentingan partai politik.
Hal itu disampaikan Uceng dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).
Uceng menilai, salah satu persoalan mendasar Bawaslu terletak pada mekanisme seleksi anggotanya. Ia mengkritisi sistem pemilihan yang memungkinkan sejumlah anggota DPR membentuk kesepakatan untuk memilih kandidat yang sama.
Ia mencontohkan mekanisme pemilihan anggota Bawaslu melalui Komisi II DPR, ketika setiap anggota memiliki hak memilih lima nama.
Dengan komposisi dan mekanisme tersebut, menurutnya, kesepakatan sejumlah fraksi atau kelompok politik dapat menentukan hasil seleksi secara bersamaan.
"Kalau misalnya anggota Komisi II itu 53 orang, berarti separuhnya 27 orang. Kalau 27 orang sepakat memilih lima nama yang sama, pasti menang bareng ini," ungkapnya.
Menurut Uceng, mekanisme tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi dan membuat proses seleksi rentan dikuasai oleh konfigurasi politik tertentu.
Ia menegaskan, independensi penyelenggara pemilu tidak cukup hanya dinyatakan dalam aturan. Independensi harus dibangun melalui sistem checks and balances yang melibatkan berbagai kekuatan politik dan masyarakat.
"Bagaimana cara supaya tidak dikuasai secara politis? Harus diciptakan checks and balances, dengan masyarakat, sehingga pengaruh masyarakat ada, checks and balances antarpartai," katanya.
Ia juga mengingatkan agar kewenangan Bawaslu tidak diperluas tanpa mekanisme kontrol yang memadai.
Apalagi, apabila Bawaslu diberikan fungsi yang semakin besar, termasuk kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Menurutnya, konsentrasi kewenangan dalam satu lembaga harus diimbangi sistem pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Kalau dikumpulkan di situ, Bawaslu bisa masuk angin. Harus diciptakan mekanisme kontrolnya. Enggak mungkin dikasih sepenuhnya kewenangan," ujarnya.
Selain Bawaslu, Uceng juga memberikan perhatian terhadap desain kelembagaan DKPP. Ia menilai rancangan pengaturan yang dibahas masih belum konsisten dalam menentukan apakah DKPP akan dibentuk sebagai lembaga permanen atau ad hoc.
Menurutnya, kedua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. DKPP permanen memungkinkan pengawasan etik berlangsung sepanjang waktu, sedangkan model ad hoc dapat difokuskan pada periode tertentu sebelum dan setelah pemilu.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu tidak selalu berhenti ketika tahapan pemilu selesai.
Ia mencontohkan kemungkinan adanya laporan pelanggaran etik terhadap anggota KPU yang baru muncul dua tahun setelah pemilu. Apabila DKPP sudah tidak berfungsi, penanganan dan pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran tersebut berpotensi menghadapi kendala.
"Kalau tidak ada DKPP-nya, enggak bisa dijatuhkan sanksi berarti. Padahal, sanksi itu menurut saya penting," jelasnya.
Uceng juga mengkritisi komposisi keanggotaan DKPP dalam rancangan yang dibahas. Ia menyoroti usulan komposisi yang melibatkan unsur mantan penyelenggara pemilu, masyarakat, pemerintah, dan DPR.
Menurutnya, keterlibatan unsur pemerintah dan DPR dalam jumlah besar justru berpotensi memperkuat politisasi lembaga etik tersebut.
"Saya khawatir politisasi lebih kencang. Kalau saya membayangkan, lebih baik tujuh itu diisi unsur masyarakat, tidak perlu dua dari pemerintah dan lima dari DPR," tegasnya.
Ia menilai, penguatan independensi DKPP harus dimulai dari pembenahan mekanisme seleksi dan komposisi keanggotaan yang tidak membuka ruang dominasi kekuatan politik tertentu.
Dengan demikian, reformasi kelembagaan pengawas pemilu melalui RUU Pemilu tidak hanya berorientasi pada penambahan kewenangan, tetapi juga memastikan seluruh institusi penyelenggara dan pengawas pemilu bekerja secara independen, profesional, serta bebas dari intervensi politik.

















































































