Ikuti Kami

Ketika Kebenaran Terlambat Ditemukan, Legitimasi Kekuasaan Dipertanyakan

Persoalan menjadi rumit ketika dugaan penggunaan ijazah palsu tidak terungkap pada tahapan pencalonan.

Ketika Kebenaran Terlambat Ditemukan, Legitimasi Kekuasaan Dipertanyakan
Hakim konstitusi Saldi Isra dan Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembancaan putusan pengujian batas syarat Capres dan Cawapres dalam UU Pemilu di Gedung MK, Senin (16/10/2023). Foto: RES/HukumOnline

DEMOKRASI tidak hanya membutuhkan pemilu yang berlangsung jujur dan adil, tetapi juga menjamin bahwa setiap orang yang memperoleh mandat rakyat memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik. Sebab, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata lahir dari banyaknya suara yang diperoleh, melainkan juga dari keabsahan proses dan integritas orang yang dipilih. Di sinilah persoalan ijazah palsu dalam kontestasi politik menjadi lebih dari sekadar perkara administrasi pencalonan. Ia dapat berubah menjadi bom waktu bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Persoalan menjadi rumit ketika dugaan penggunaan ijazah palsu tidak terungkap pada tahapan pencalonan. Kandidat lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak tersandung dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kemudian memenangkan pemilihan dan resmi dilantik. Bertahun-tahun setelah menjalankan kekuasaan, barulah proses hukum pidana membuktikan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ternyata palsu. Kebenaran akhirnya ditemukan, tetapi kekuasaan telanjur berjalan.

Situasi semacam ini menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara harus memperlakukan seorang pejabat yang sejak awal ternyata tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menduduki jabatannya? Apakah kemenangan dalam pemilu dapat terus dipertahankan ketika salah satu persyaratan fundamental pencalonannya terbukti diperoleh melalui pemalsuan dokumen? Ataukah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus menjadi dasar untuk mengakhiri legitimasi jabatan tersebut?

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini menyentuh hubungan antara legitimasi elektoral dan legalitas konstitusional. Kemenangan dalam pemilu memang memberikan mandat politik dari rakyat, tetapi mandat tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Setiap kandidat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Artinya, suara mayoritas tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan pelanggaran hukum yang berkaitan langsung dengan kelayakan seseorang menjadi pejabat publik.

Masalahnya, sistem hukum pemilu Indonesia belum sepenuhnya memberikan jawaban yang komprehensif terhadap konsekuensi hukum ketika pemalsuan persyaratan pencalonan baru terbukti setelah pelantikan. Mekanisme sengketa pemilu dan pemilihan memiliki tahapan, objek, serta batas waktu penyelesaian. Sementara itu, proses pidana dapat berlangsung lebih panjang. Akibatnya, terdapat celah waktu ketika seseorang yang belakangan terbukti melakukan pemalsuan dokumen tetap menjalankan kewenangan publik.

Di sinilah muncul persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar status jabatan. Apabila seorang kepala daerah atau anggota DPRD terbukti menggunakan ijazah palsu, bagaimana kedudukan seluruh keputusan yang telah ditandatanganinya? Bagaimana nasib peraturan kepala daerah, keputusan administratif, persetujuan anggaran, kebijakan pelayanan publik, hingga berbagai produk hukum yang lahir selama masa jabatannya?

Apakah seluruh produk hukum tersebut otomatis menjadi tidak sah atau batal demi hukum? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara sederhana dengan menyatakan bahwa karena pejabatnya terbukti menggunakan ijazah palsu, maka seluruh tindakan pemerintahannya juga otomatis tidak berlaku. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip perlindungan terhadap kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan. Tindakan pejabat yang secara formal telah dilantik tidak serta-merta kehilangan seluruh akibat hukumnya hanya karena kemudian ditemukan cacat dalam persyaratan pengangkatannya.

Prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus diperhitungkan. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kesalahan verifikasi yang dilakukan lembaga negara. Bayangkan apabila seluruh anggaran daerah, pembayaran proyek, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga keputusan administratif selama bertahun-tahun dinyatakan tidak sah. Kekacauan hukum justru akan semakin luas dan merugikan kepentingan publik. Karena itu, harus ada pemisahan antara pertanggungjawaban pribadi pejabat atas perbuatannya dan keabsahan tindakan pemerintahan yang telah dilakukan.

Namun, perlindungan terhadap kepastian hukum tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap pelaku pemalsuan. Negara harus memiliki mekanisme tegas untuk mengakhiri jabatan pejabat yang terbukti memperoleh kedudukannya melalui manipulasi persyaratan. Jangan sampai prinsip keberlangsungan pemerintahan dijadikan alasan untuk mempertahankan seseorang yang secara hukum telah terbukti melakukan tindakan yang merusak integritas proses demokrasi.

Persoalan ini sekaligus memperlihatkan kelemahan sistem verifikasi pencalonan. KPU dan Bawaslu tidak boleh hanya diposisikan sebagai lembaga yang memeriksa kelengkapan dokumen secara formal. Verifikasi persyaratan pendidikan harus memiliki standar pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mekanisme konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah. Digitalisasi data pendidikan dan integrasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar ruang manipulasi semakin sempit.

Meski demikian, tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Kandidat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keaslian dokumen yang diserahkan. Pernyataan dan dokumen persyaratan pencalonan harus diperlakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, bukan sekadar formalitas administratif. Setiap orang yang mencalonkan diri harus memahami bahwa manipulasi dokumen bukan hanya pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Karena itu, pembaruan undang-undang pemilu harus menjawab persoalan yang selama ini berada di wilayah abu-abu. Salah satu gagasan yang perlu dipertimbangkan adalah pembentukan norma pemberhentian otomatis bagi pejabat publik hasil pemilu atau pemilihan yang terbukti menggunakan ijazah palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini harus dirumuskan secara eksplisit agar tidak lagi bergantung pada tarik-menarik kepentingan politik di lembaga perwakilan.

Khusus untuk kepala daerah, pemberhentian tidak seharusnya bergantung pada proses politik yang berlarut-larut di DPRD apabila dasar hukumnya telah terpenuhi. Demikian pula terhadap anggota DPRD, harus tersedia mekanisme pemberhentian yang memiliki kepastian waktu dan tidak dapat dihambat oleh kompromi politik internal partai maupun lembaga legislatif. Putusan pengadilan yang inkrah harus menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk menjalankan pemberhentian sesuai prosedur hukum yang ditetapkan undang-undang.

Gagasan tersebut bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian dan hak konstitusional seseorang. Pemberhentian harus didasarkan pada putusan pidana yang secara tegas membuktikan penggunaan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan, bukan sekadar adanya laporan, tuduhan, atau status tersangka. Harus ada hubungan langsung antara tindak pidana yang terbukti dengan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak dapat dijadikan instrumen untuk menjatuhkan lawan politik melalui kriminalisasi.

Lebih jauh, sanksi administratif berupa larangan seumur hidup untuk berpartisipasi dalam pemilu atau lifetime ban juga layak menjadi bahan perdebatan serius. Pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik bukan pelanggaran administratif biasa. Perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap negara, penyelenggara pemilu, dan jutaan pemilih yang memberikan mandat berdasarkan informasi persyaratan kandidat. Ketika seseorang dengan sengaja memanipulasi syarat dasar pencalonan, ia telah merusak fondasi kepercayaan dalam demokrasi.

Meski demikian, larangan seumur hidup harus dirancang dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan hak politik warga negara. Tidak setiap kesalahan administrasi dapat disamakan dengan pemalsuan yang dilakukan secara sengaja. Norma tersebut harus membedakan pelanggaran teknis, kelalaian, dan tindak pidana pemalsuan yang telah terbukti secara meyakinkan. Pembatasan hak politik juga harus memiliki dasar undang-undang yang jelas, alasan yang sah, serta mekanisme pengujian hukum yang terbuka.

Selain pemberhentian dan larangan pencalonan, undang-undang juga perlu mengatur konsekuensi terhadap produk hukum yang dihasilkan pejabat bersangkutan. Pendekatan yang lebih tepat adalah mempertahankan keberlakuan tindakan pemerintahan yang telah dilakukan terhadap masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik, sepanjang tidak terdapat cacat hukum tersendiri. Sementara itu, keputusan yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana atau terbukti mengandung penyalahgunaan kewenangan tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak mengorbankan kepastian hukum demi menghukum seorang pejabat.

Pada titik ini, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma khusus yang mengatur empat hal sekaligus: pertama, verifikasi keaslian dokumen pendidikan secara lebih ketat sebelum penetapan calon; kedua, pemberhentian pejabat setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan pemalsuan ijazah untuk pencalonan; ketiga, larangan pencalonan kembali dengan batasan dan kriteria yang proporsional; dan keempat, perlindungan terhadap keberlakuan produk hukum serta tindakan pemerintahan yang telah dilakukan demi kepentingan umum dan kepastian hukum.

Persoalan ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pemilu. Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan kasus pemalsuan persyaratan pencalonan. Putusan pidana harus memiliki konsekuensi administratif dan ketatanegaraan yang jelas. Sebaliknya, proses pemberhentian tidak boleh menunggu munculnya konflik politik baru setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Demokrasi tidak boleh membiarkan seseorang menikmati kekuasaan selama bertahun-tahun dari sebuah persyaratan yang dibangun di atas kebohongan. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh menciptakan ketidakpastian yang meruntuhkan seluruh tata kelola pemerintahan. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara keadilan bagi publik, pertanggungjawaban individu, dan perlindungan terhadap kepastian hukum negara.

Pada akhirnya, ijazah palsu dalam kontestasi politik bukan semata-mata persoalan selembar kertas atau gelar akademik. Ini menyangkut kejujuran, integritas, dan hak rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan persyaratan yang sah. Ketika kebenaran baru ditemukan setelah seseorang dilantik, negara tidak boleh kehilangan keberanian untuk menegakkan hukum. Demokrasi harus memiliki mekanisme koreksi yang mampu bekerja bahkan ketika kesalahan baru terungkap setelah kemenangan dirayakan.

Sebab, pemilu bukanlah cek kosong yang memberikan kekebalan kepada pemenangnya. Kemenangan tidak menghapus tindak pidana, jabatan tidak membenarkan kebohongan, dan suara rakyat tidak boleh dijadikan tameng untuk mempertahankan kekuasaan yang diperoleh melalui pemalsuan. Jika undang-undang tidak segera menutup celah ini, sengketa ijazah palsu akan terus menjadi bom waktu demokrasi: meledak bukan ketika pemilu berlangsung, melainkan ketika negara sudah telanjur menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerimanya.

#Pilpres2029JanganCurangLagi

Quote