Jakarta, Gesuri.id - Kompetisi elektoral di era reformasi pasca-1998 tidak hanya menyajikan pertarungan gagasan dalam sistem multipartai, tetapi juga membuka celah bagi berbagai kecurangan. Berangkat dari pengalaman pahit menghadapi manipulasi kertas suara, penggelembungan, hingga pencurian suara pada Pemilu 2009 dan 2014, PDI Perjuangan mengambil langkah taktis yang mengubah lanskap pengamanan suara di Indonesia. Langkah tersebut adalah pembentukan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Sebagai sebuah inovasi partai politik, BSPN menuai pujian karena berhasil melembagakan sistem saksi. Namun, layaknya sebuah mesin baru, evaluasi internal menunjukkan adanya celah antara desain konseptual yang ideal dengan eksekusi di akar rumput.
Sebelum tahun 2015, perekrutan saksi pemilu identik dengan laskar bayaran yang direkrut secara ad hoc oleh para calon legislatif. Mereka kerap bekerja tanpa pengorganisasian yang matang dan minim tanggung jawab penuh. Melalui amanat Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 2015, partai mengubah paradigma ini dengan meresmikan BSPN sebagai badan permanen yang memiliki masa tugas lima tahun. Langkah ini menjadikan PDI Perjuangan sebagai pionir dalam pengorganisasian saksi secara terstruktur di Indonesia, yang kemudian jejaknya mulai diikuti oleh partai-partai lain.
Secara manajerial, BSPN diatur melalui Peraturan Partai Nomor 14 Tahun 2015 dengan struktur hierarki berjenjang dari Pusat, Daerah, hingga Cabang. BSPN Pusat didesain untuk tidak langsung turun ke lapangan, melainkan berfokus pada empat bidang strategis: Manajemen data pemilih dan rekrutmen. Pelatihan dan advokasi hukum. Pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk deteksi cepat kecurangan. Kerjasama dengan penyelenggara pemilu. Infrastruktur ini secara spesifik disiapkan untuk menangkal enam ancaman utama elektoral: manipulasi data pemilih, manipulasi hasil pungut hitung, ketidaknetralan birokrasi, kampanye hitam, politik uang, serta intimidasi dan kekerasan.
Di atas kertas maupun di lapangan, BSPN telah membuktikan tajinya. Keberadaan saksi terlatih efektif mengamankan suara rakyat; suara yang berpotensi hilang atau dimanipulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sering kali berhasil dipulihkan pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan atau kabupaten. Dampak psikologis dari kehadiran saksi BSPN juga dirasakan oleh penyelenggara pemilu.