Jakarta, Gesuri.id - Kompetisi elektoral di era reformasi pasca-1998 tidak hanya menyajikan pertarungan gagasan dalam sistem multipartai, tetapi juga membuka celah bagi berbagai kecurangan. Berangkat dari pengalaman pahit menghadapi manipulasi kertas suara, penggelembungan, hingga pencurian suara pada Pemilu 2009 dan 2014, PDI Perjuangan mengambil langkah taktis yang mengubah lanskap pengamanan suara di Indonesia. Langkah tersebut adalah pembentukan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Sebagai sebuah inovasi partai politik, BSPN menuai pujian karena berhasil melembagakan sistem saksi. Namun, layaknya sebuah mesin baru, evaluasi internal menunjukkan adanya celah antara desain konseptual yang ideal dengan eksekusi di akar rumput.
Sebelum tahun 2015, perekrutan saksi pemilu identik dengan laskar bayaran yang direkrut secara ad hoc oleh para calon legislatif. Mereka kerap bekerja tanpa pengorganisasian yang matang dan minim tanggung jawab penuh. Melalui amanat Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 2015, partai mengubah paradigma ini dengan meresmikan BSPN sebagai badan permanen yang memiliki masa tugas lima tahun. Langkah ini menjadikan PDI Perjuangan sebagai pionir dalam pengorganisasian saksi secara terstruktur di Indonesia, yang kemudian jejaknya mulai diikuti oleh partai-partai lain.
Secara manajerial, BSPN diatur melalui Peraturan Partai Nomor 14 Tahun 2015 dengan struktur hierarki berjenjang dari Pusat, Daerah, hingga Cabang. BSPN Pusat didesain untuk tidak langsung turun ke lapangan, melainkan berfokus pada empat bidang strategis: Manajemen data pemilih dan rekrutmen. Pelatihan dan advokasi hukum. Pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk deteksi cepat kecurangan. Kerjasama dengan penyelenggara pemilu. Infrastruktur ini secara spesifik disiapkan untuk menangkal enam ancaman utama elektoral: manipulasi data pemilih, manipulasi hasil pungut hitung, ketidaknetralan birokrasi, kampanye hitam, politik uang, serta intimidasi dan kekerasan.
Di atas kertas maupun di lapangan, BSPN telah membuktikan tajinya. Keberadaan saksi terlatih efektif mengamankan suara rakyat; suara yang berpotensi hilang atau dimanipulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sering kali berhasil dipulihkan pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan atau kabupaten. Dampak psikologis dari kehadiran saksi BSPN juga dirasakan oleh penyelenggara pemilu.
KPU dan Bawaslu merasa lebih diawasi sehingga bekerja lebih berhati-hati, dan mereka secara terbuka menyatakan terima kasih atas kontribusi BSPN. Salah satu pembuktian paling nyata terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana seorang saksi perempuan di TPS Petamburan berhasil mengidentifikasi kejanggalan, berani menuntut penghitungan ulang, dan terbukti benar. Lebih jauh lagi, data dan bukti yang dihimpun secara prosedural oleh BSPN selalu menjadi tulang punggung kekuatan partai saat menghadapi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Meskipun secara institusional sangat kokoh, evaluasi kinerja BSPN mengungkap sejumlah anomali dan "penyakit" struktural yang berpotensi melemahkan efektivitas mesin ini di lapangan:
1. Kekacauan Data Administratif
Sistem yang modern ternyata masih tersandung oleh masalah administrasi dasar. Laporan menemukan adanya inkonsistensi data saksi yang parah; nama individu yang diusulkan, yang mengikuti pelatihan, dan yang pada akhirnya bertugas di hari-H kerap kali berbeda.
2. Tragedi "Saksi Impor"
Konsep ideal BSPN mensyaratkan saksi adalah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut, dengan tujuan agar mereka memiliki tanggung jawab moral dan pemahaman sosiologis atas lingkungannya. Realitasnya, praktik mobilisasi saksi dari luar wilayah TPS masih sering terjadi. "Saksi impor" ini kehilangan militansi, tidak mengenali warga sekitar, dan pada akhirnya sangat mudah diintimidasi oleh aktor politik lawan di tingkat lokal.
3. Stagnasi Peran dan Mentalitas Ad Hoc
Partai mengamanatkan saksi untuk tidak sekadar menjadi penjaga fisik TPS, melainkan bertransformasi menjadi intelijen elektoral yang mampu menganalisis kelemahan lawan dan membentuk regu penggerak pemilih di lingkungan RT/RW. Sayangnya, target sistem multi-level ini gagal terealisasi karena mindset di tingkat bawah masih menganggap tugas saksi bersifat ad-hoc (hanya bekerja di hari pencoblosan).
4. Lemahnya Komitmen Elite Daerah
Penyakit birokrasi internal juga masih menjadi batu sandungan. Beberapa pengurus DPD dan DPC dinilai belum menyadari pentingnya peran BSPN, sehingga kerja badan saksi di daerah menjadi tidak fokus. Konsolidasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas formalitas, terdistraksi oleh tarik-menarik kepentingan dan dinamika internal partai.
Sebagai sebuah gagasan, BSPN adalah lompatan evolusioner yang mengembalikan marwah pemilu pada prinsip kejujuran dan keadilan. Namun, analisis menunjukkan bahwa secanggih apa pun sistem yang dibangun di Pusat, kemenangannya sangat ditentukan oleh kedisiplinan eksekusi di tingkat daerah dan cabang. Agar instrumen ini tidak mengalami degradasi fungsi, PDI Perjuangan perlu menekan elite daerah untuk lebih fokus pada penguatan BSPN, memastikan konsistensi administrasi data saksi, serta menghapus praktik "saksi impor" secara permanen. Hanya dengan evaluasi berkelanjutan dari pemilu ke pemilu, BSPN dapat benar-benar mewujudkan janjinya sebagai perisai pelindung kedaulatan suara rakyat.
