Jakarta, Gesuri.id - Beberapa hari terakhir, ruang publik diramaikan wacana lama yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah dari tangan rakyat ke DPRD.

Sejumlah elite partai politik menyuarakan perlunya evaluasi Pilkada langsung, dengan dalih biaya politik mahal, konflik horizontal, dan efektivitas pemerintahan daerah.

Wacana ini bukan sekadar lontaran pendapat individual, melainkan juga mulai diartikulasikan sebagai opsi kebijakan pemerintah.

Namun, justru di titik inilah kita perlu bertanya secara jujur: apakah persoalan demokrasi lokal Indonesia memang terletak pada mekanisme pemilihan langsung?

Ataukah wacana ini sesungguhnya mencerminkan kelelahan elite terhadap proses demokrasi itu sendiri yang menuntut akuntabilitas, keterbukaan, dan legitimasi langsung kepada kehendak rakyat?