Harli Muin: Revisi UU Pemilu Harus Perluas Pengawasan, Batasi Politisasi Program Pemerintah

Harli mengatakan, salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu adalah prinsip keadilan.
Kamis, 19 November 2026 08:36 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Gesuri.id Pengurus Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan, Harli Muin, menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan, memperluas pengawasan, serta menutup celah penyalahgunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Hal tersebut disampaikan Harli dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Harli mengatakan, salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu adalah prinsip keadilan. Menurutnya, pemilu tidak cukup hanya dilaksanakan secara langsung dan terbuka, tetapi juga harus menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta kontestasi.

Ia menyoroti pengalaman Pemilu 2024 yang menurutnya memperlihatkan adanya persoalan ketidakadilan, terutama terkait dugaan penggunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

Persoalannya adalah tidak ada pembatasan. Seharusnya ada pembatasan terhadap tindakan, program, dan kebijakan pemerintah menjelang pemilu, ujarnya.

Baca juga :