Jakarta, Gesuri.id – Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus mengatur lebih tegas potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah, terutama terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), mutasi pejabat, serta kebijakan strategis menjelang pemilu.
Menurut Mada, pengaturan tersebut penting untuk memastikan kontestasi elektoral berlangsung adil dan tidak memberikan keuntungan berlebihan kepada petahana maupun pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara.
Hal itu disampaikan Mada dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Mada menjelaskan, regulasi pemilu saat ini masih memiliki sejumlah celah. Larangan kampanye memang telah diatur, demikian pula pembatasan mutasi pejabat pada periode tertentu. Namun, pengaturan mengenai penggunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan elektoral masih perlu diperkuat.
Ia mengingatkan bahwa persoalan bansos tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan pembatasan secara menyeluruh. Sebab, terdapat program bantuan yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan harus tetap berjalan.
"Persoalan bansos ini juga perlu mempertimbangkan berbagai dilema dan situasi yang tidak mudah. Jangan sampai ketika kita terlalu banyak membatasi program bansos, justru masyarakat yang membutuhkan menjadi pihak yang harus membayar konsekuensinya," ujar Mada.
Karena itu, ia mengusulkan agar revisi UU Pemilu membedakan secara tegas antara program bantuan sosial yang bersifat universal dengan bantuan yang memiliki sasaran tertentu atau targeted scheme.
Menurutnya, program bantuan yang telah direncanakan dan menjadi kewajiban negara harus tetap berjalan. Namun, praktik personalisasi bantuan dengan mencantumkan nama, foto, atau atribut calon maupun partai politik harus dilarang secara eksplisit.
"Jangan sampai program bantuan sosial negara kemudian dicap atau ditempeli nama calon, gambar calon, maupun partai politik. Norma seperti ini perlu ditekankan dalam rancangan undang-undang," tegasnya.
Mada juga menyoroti persoalan netralitas aparatur negara, khususnya TNI dan Polri. Menurutnya, ketentuan yang ada masih perlu diperkuat karena larangan terhadap keterlibatan dalam kampanye belum sepenuhnya menjawab potensi penggunaan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Ia menilai, pengaturan netralitas TNI dan Polri harus mencakup aspek karier, penggunaan anggaran, pelayanan data, fasilitas negara, hingga fungsi penegakan hukum.
Mada mengingatkan adanya persoalan struktural ketika aparat keamanan terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial sekaligus memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kontestasi elektoral.
"Ini menjadi dilema yang tidak mudah. TNI dan Polri bisa menjadi pelaksana program bansos, tetapi pada saat yang sama juga memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum. Potensi penggunaan kewenangan seperti ini harus diantisipasi dalam regulasi," jelasnya.
Dalam paparannya, Mada juga mendorong agar pembatasan kewenangan petahana tidak hanya diarahkan kepada tindakan Presiden ketika sedang berkampanye. Pengaturan perlu mencakup kebijakan strategis yang berpotensi memengaruhi kompetisi elektoral.
Ia mengusulkan agar rentang waktu pembatasan dievaluasi, termasuk kemungkinan diperluas dari ketentuan yang ada saat ini menjadi rentang tiga hingga 12 bulan sebelum pemungutan suara. Namun, penentuan waktunya perlu didasarkan pada simulasi dan kajian terhadap jenis kebijakan yang berpotensi disalahgunakan.
Mada turut mengajak penyusun RUU Pemilu mempelajari pengalaman sejumlah negara dalam mengatur kewenangan presiden menjelang pemilu.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang relatif memberikan keleluasaan kepada presiden untuk tetap menjalankan aktivitas politik, sementara sejumlah negara lain menerapkan pembatasan lebih ketat terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan menjelang pemungutan suara.
Menurutnya, Indonesia perlu menentukan model yang sesuai dengan karakter sistem presidensialisme, termasuk mengatur posisi presiden yang telah menjabat dua periode tetapi masih memiliki pengaruh politik melalui dukungan terhadap calon tertentu.
"Presiden dan calon presiden dalam konteks kontestasi pemilu tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana mengatur presiden yang sudah dua periode, tetapi masih memiliki kepentingan politik melalui calon yang didukungnya," paparnya.
Lebih lanjut, Mada menekankan bahwa perumusan larangan dalam UU Pemilu sebaiknya berfokus pada perilaku yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan, bukan motif politik seseorang yang sulit diukur.
Menurutnya, pengaturan terhadap tindakan konkret, seperti personalisasi bansos, penggunaan fasilitas negara, mutasi pejabat, dan kebijakan strategis menjelang pemilu, akan lebih efektif dibandingkan larangan yang hanya didasarkan pada dugaan motif politik.
Ia juga mengingatkan agar pembatasan tidak dilakukan secara serampangan hingga menghilangkan hak politik aparatur negara atau menghambat pelayanan publik. Regulasi harus membedakan secara jelas antara penggunaan jabatan, fasilitas kedinasan, dan tindakan dalam kapasitas pribadi.
Mada menegaskan, program bantuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya harus tetap dilaksanakan. Pembatasan seharusnya lebih diarahkan pada program atau kebijakan baru yang berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan pemilih, terutama ketika semakin dekat dengan hari pemungutan suara.
Menutup paparannya, Mada mengingatkan bahwa penyusunan regulasi yang baik belum tentu otomatis menjamin pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Implementasi di lapangan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
"Regulasi itu satu hal, tetapi implementasinya di lapangan adalah hal lain. Karena itu, peran masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan partai politik menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas," pungkasnya.
Ia berharap pembahasan RUU Pemilu dapat menghasilkan sistem kepemiluan yang mampu meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah terjadinya kemunduran demokrasi dalam proses elektoral Indonesia.

















































































