Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menegaskan pentingnya memperkuat regulasi pemilu agar mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, kredibel, dan dapat diterima seluruh pihak.
Menurut Deddy, revisi Undang-Undang Pemilu harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Regulasi yang disusun tidak boleh sekadar mengatur prosedur penyelenggaraan, tetapi harus memastikan prinsip free and fair election benar-benar terlaksana.
Hal tersebut disampaikan Deddy saat memberikan pengantar dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Deddy mengatakan, pembahasan dan penguatan regulasi kepemiluan merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rapat DPP Partai.
"Ini adalah perintah Ibu dalam rapat DPP sekitar tanggal 30. Kita harus memperkuat bagaimana aturan kepemiluan itu betul-betul membuat pemilu kita menjadi sangat kredibel dan bisa diterima seluruh pihak," ujar Deddy.
Ia menekankan, pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi serius dalam merumuskan aturan baru. Menurutnya, berbagai persoalan dalam praktik kepemiluan menunjukkan masih perlunya pembenahan agar seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara.
Deddy juga mengingatkan bahwa kredibilitas pemilu sangat ditentukan oleh kualitas regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraannya. Karena itu, aturan kepemiluan harus mampu memberikan kepastian, menjaga keadilan, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Ia berharap forum diskusi tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi substantif bagi penyempurnaan RUU Pemilu.
"Betul-betul free and fair. Kita harus memastikan aturan kepemiluan membuat pemilu kita kredibel dan bisa diterima seluruh pihak," tegasnya.
Deddy kemudian menyerahkan pembahasan lebih lanjut kepada jajaran narasumber dan peserta diskusi, termasuk Ganjar Pranowo, untuk mendalami berbagai persoalan serta gagasan pembaruan sistem pemilu Indonesia.

















































































