Ikuti Kami

Firman Jaya Daeli: Materi RUU Pemilu Harus Tuntas, Jangan Beri Ruang Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyusunan RUU Pemilu harus mengatur secara tuntas seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu

Firman Jaya Daeli: Materi RUU Pemilu Harus Tuntas, Jangan Beri Ruang Penyalahgunaan Kekuasaan
Politisi senior PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Politisi senior PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli menegaskan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengatur secara tuntas seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Firman, pengaturan yang terlalu banyak didelegasikan kepada peraturan turunan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk membuka ruang sentralisasi kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemilu yang digelar Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BEPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Seluruh materi itu sebaiknya tuntas diatur dalam undang-undang supaya tidak ada sentralisasi dan tidak kemudian didelegasikan kepada jajaran di bawahnya," ujar Firman.

Ia menilai, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sejumlah peraturan turunan justru berpotensi mengubah atau bahkan menggeser substansi yang telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, materi-materi mendasar terkait ekosistem Pemilu harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui pembahasan bersama DPR.

Firman juga menyoroti pentingnya pengaturan mengenai netralitas aparatur negara dan penggunaan sumber daya pemerintahan. Menurutnya, sejak awal tahapan Pemilu harus ada kepastian hukum yang mencegah terjadinya mutasi, promosi, maupun distribusi jabatan yang bermuatan kepentingan politik.

"Harus dipastikan sejak awal. Tidak boleh ada sirkulasi mutasi politik, distribusi politik, maupun promosi politik," tegasnya.

Ia mengingatkan, praktik mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, dalam rentang tiga hingga enam bulan menjelang Pemilu berpotensi menciptakan ketidakadilan kompetisi politik.

Karena itu, Firman mendorong agar RUU Pemilu memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan sumber daya pemerintahan, sehingga seluruh peserta Pemilu memiliki kesempatan yang setara.

Selain itu, Firman mendukung gagasan pembentukan Undang-Undang Kepresidenan. Menurutnya, pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan sistem presidensial, melainkan menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi.

"Justru hak prerogatif itu harus dibatasi oleh negara hukum. Kalau kita ingin memastikan negara demokratis, harus ada Undang-Undang Kepresidenan," jelasnya.

Ia menekankan bahwa presiden, meskipun berasal dari kader partai politik, setelah terpilih harus menjalankan mandat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan tegas agar kekuasaan dan fasilitas kepresidenan tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan politik maupun kampanye elektoral.

"Presiden itu milik umum. Karena itu, seluruh ekosistem kekuasaan di sekitar Istana tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemenangan Pemilu," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Firman juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur negara, termasuk birokrasi, intelijen, dan institusi lain yang memiliki sumber daya serta kewenangan strategis.

Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara konsisten telah menginstruksikan agar kekuasaan negara tidak digunakan untuk mengotori proses Pemilu.

Firman kemudian menyoroti aspek ketiga, yakni penguatan mekanisme checks and balances atau keseimbangan dan pengawasan antarlembaga negara.

Menurutnya, mekanisme pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada parlemen. Sebab, apabila kekuatan politik di parlemen didominasi oleh kepentingan yang sama, fungsi kontrol terhadap pemerintah berisiko tidak berjalan secara optimal.

"Checks and balances itu harus dibangun sejak awal dengan lembaga-lembaga negara yang independen dan mandiri," katanya.

Ia menilai, keberadaan lembaga negara yang independen diperlukan untuk memastikan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif berjalan efektif. Dengan demikian, mekanisme kontrol tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan.

Lebih lanjut, Firman menekankan pentingnya mempercepat proses penanganan dan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilu. Menurutnya, setiap pihak yang mencari keadilan harus mendapatkan kepastian hukum dalam waktu yang terukur.

"Proses pemeriksaannya harus berlangsung cepat. Pelapor yang mencari keadilan harus mendapatkan kepastian, jangan sampai prosesnya terlalu lama," ungkapnya.

Ia berpandangan, percepatan penyelesaian perkara Pemilu menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem hukum yang memberikan keadilan sekaligus kepastian bagi seluruh peserta dan masyarakat.

Firman berharap berbagai masukan dalam FGD tersebut dapat memperkaya pembahasan RUU Pemilu, terutama dalam membangun sistem Pemilu yang demokratis, berkeadilan, serta mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, pembenahan regulasi Pemilu harus dimulai dari pengaturan yang kuat, pembatasan kekuasaan yang jelas, serta keberadaan lembaga pengawasan yang independen.

Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi prosedur pergantian kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Quote