Ikuti Kami

Harli Muin: Revisi UU Pemilu Harus Perluas Pengawasan, Batasi Politisasi Program Pemerintah

Harli mengatakan, salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu adalah prinsip keadilan.

Harli Muin: Revisi UU Pemilu Harus Perluas Pengawasan, Batasi Politisasi Program Pemerintah
Praktisi Hukum dan juga BSPN PDI Perjuangan Harli Muin - Foto: PDI Perjuangan

Jakarta, Gesuri.id – Pengurus Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan, Harli Muin, menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan, memperluas pengawasan, serta menutup celah penyalahgunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Hal tersebut disampaikan Harli dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Harli mengatakan, salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu adalah prinsip keadilan. Menurutnya, pemilu tidak cukup hanya dilaksanakan secara langsung dan terbuka, tetapi juga harus menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta kontestasi.

Ia menyoroti pengalaman Pemilu 2024 yang menurutnya memperlihatkan adanya persoalan ketidakadilan, terutama terkait dugaan penggunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

"Persoalannya adalah tidak ada pembatasan. Seharusnya ada pembatasan terhadap tindakan, program, dan kebijakan pemerintah menjelang pemilu," ujarnya.

Harli berpandangan, perlu ada pengaturan yang lebih tegas mengenai pembatasan penggunaan kewenangan dan program pemerintah dalam periode tertentu sebelum pemungutan suara. Hal itu penting agar petahana maupun pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan tidak memperoleh keuntungan yang tidak setara dibandingkan peserta lainnya.

Selain persoalan program pemerintah, Harli juga menyoroti kelemahan pengaturan politik uang. Menurutnya, ketentuan yang ada selama ini lebih banyak menitikberatkan larangan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye, sementara keterlibatan pihak lain di luar kategori tersebut belum diatur secara memadai.

"Bagaimana dengan masyarakat yang bukan termasuk peserta pemilu? Ketika ada praktik politik uang yang dilakukan oleh pihak di luar kategori tersebut, bagaimana mekanisme penindakannya?" kata Harli.

Karena itu, ia mengusulkan agar subjek hukum dalam pengaturan politik uang diperluas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyasar peserta dan tim kampanye, tetapi juga pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang.

Harli juga menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kedudukan dan mekanisme pelaporan yang jelas ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Ia menilai, penguatan partisipasi masyarakat harus diikuti dengan penyederhanaan mekanisme pembuktian. Sebab, selama ini pelaporan dugaan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN), kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembuktian.

"Pembuktian itu sangat berat. Karena itu, mungkin perlu dipikirkan mekanisme lain, termasuk pembuktian terbalik atau pendekatan pembuktian berdasarkan akibat yang ditimbulkan," jelasnya.

Meski demikian, Harli mengingatkan bahwa perluasan pengaturan tersebut harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti mengkriminalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kegiatan pemerintah yang memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

"Harus ada pembatasan objek, pembatasan subjek, dan pembatasan waktu. Jangan sampai pengaturan ini justru menyasar program CSR atau kegiatan yang memang tidak berkaitan dengan kepentingan elektoral," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Harli turut mengangkat persoalan integritas hasil penghitungan suara, khususnya terkait formulir C hasil Plano yang ditipex (dihapus). Ia menilai setiap perubahan data hasil penghitungan suara harus memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat ditelusuri.

Menurutnya, sistem administrasi pemilu tidak cukup hanya mencatat bahwa suatu data mengalami perubahan, tetapi juga harus menjelaskan alasan perubahan tersebut, siapa yang melakukan, serta berdasarkan dokumen dan kewenangan apa perubahan dilakukan.

"Yang paling penting bukan hanya mencatat bahwa ada perubahan, tetapi mengapa itu diubah. Dengan begitu, kita bisa menelusuri riwayatnya dan mengetahui siapa yang melakukan perubahan," ujarnya.

Terkait penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, Harli mengusulkan agar sistem elektronik yang digunakan KPU terlebih dahulu melalui sertifikasi lembaga independen sebelum diterapkan.

Setelah digunakan dalam proses pemilu, sistem tersebut juga perlu menjalani audit independen, termasuk pemeriksaan forensik digital. Langkah ini diperlukan untuk memastikan sistem dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membuka ruang manipulasi hasil pemilu.

"Harus ada sertifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah digunakan, harus ada audit independen atau forensik independen untuk memastikan sistem tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Harli juga menyoroti persoalan batas waktu penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya, pembatasan waktu yang terlalu ketat berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama ketika suatu pelanggaran baru diketahui atau dapat dibuktikan setelah tahapan pemilu berakhir.

Ia mencontohkan persoalan keabsahan ijazah calon. Menurut Harli, apabila setelah pemilu ditemukan bukti bahwa ijazah yang digunakan calon ternyata palsu dan telah dibuktikan melalui proses hukum, persoalan tersebut tetap harus memiliki ruang penyelesaian.

"Kalaupun kemudian dia sudah dilantik, tetapi ditemukan ijazahnya palsu dan kemudian diuji serta terbukti secara hukum bahwa substansinya palsu, saya kira persoalan itu tetap harus memiliki mekanisme penyelesaian," katanya.

Ia menegaskan, persoalan kualifikasi calon tidak boleh berhenti hanya karena tahapan pemilu telah selesai atau calon yang bersangkutan sudah dilantik. Namun, mekanisme hukum yang disiapkan harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, Harli mengkritisi singkatnya tenggat waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Berdasarkan pengalamannya menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu di Sulawesi Utara, terdapat kasus yang tidak dapat diproses karena laporan dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan, meskipun substansi persoalannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Ia menyebut, tahapan registrasi, pemeriksaan, hingga proses penanganan lanjutan memiliki tenggat yang sangat terbatas. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengawas pemilu dalam menggali fakta dan mengumpulkan bukti secara menyeluruh.

"Pengalaman saya, ketika laporan melewati batas waktu, akhirnya tidak diterima. Padahal substansinya berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Karena itu, persoalan waktu penanganan dan penyelesaian sengketa harus dievaluasi," ungkapnya.

Harli berharap revisi UU Pemilu tidak sekadar menjadi perubahan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Menurutnya, pemilu yang demokratis harus menjamin keadilan sejak tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian seluruh sengketa dan pelanggaran setelah pemilu berlangsung.

Quote