Risma Bongkar Skandal Bansos Beras 2024 dan Kejanggalan Data Pemilu: "Suara Paslon Nol di Ribuan TPS"

Wacana penyaluran bansos beras menjelang Pemilu 2024 sudah digulirkan sejak akhir 2023. Namun, ia secara tegas menolak
Rabu, 18 November 2026 17:22 WIB Jurnalis - Ali Imron

Jakarta, Gesuri,id - Mantan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, membeberkan dugaan skenario politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024 serta mengungkap berbagai kejanggalan ekstrem dalam sistem data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah forum, di mana ia menyoroti pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga anomali data perolehan suara yang tidak masuk akal.

Risma mengungkapkan bahwa wacana penyaluran bansos beras menjelang Pemilu 2024 sudah digulirkan sejak akhir 2023. Namun, ia secara tegas menolak program tersebut karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian menjelang masa pemilihan.

Nggak boleh ada bantuan beras, sehingga semua saya carikan dalam bentuk uang selama saya jadi menteri sampai di 2023. Saya diminta untuk cairkan bansos beras, saya tolak, setiap bulan tolak terus. Akhirnya karena prinsip saya nggak bisa mendekati pemilu, ungkap Risma secara blak-blakan.

Penolakan tersebut, menurut Risma, justru berujung pada pembentukan lembaga baru, yakni Bapenas, yang mengambil alih penyaluran bantuan pangan, sekaligus diikuti dengan pemotongan anggaran bansos di Kementerian Sosial. Saat itu bahkan saya minta mundur ke Ibu Ketua untuk jadi menteri... Tapi ternyata kemudian dipilihkan membuat lembaga baru namanya Bapanas. Makanya waktu saya diminta (menjadi) saksi di MK, ya saya jelaskan nggak ada bantuan itu di Kemensos, tegasnya. Risma juga mempertanyakan validitas data penerima bansos dari lembaga baru tersebut, mengingat pendataannya bukan lagi berasal dari kementerian yang dipimpinnya.

Selain isu bansos, Risma memaparkan hasil temuan timnya terkait anomali perolehan suara di sistem KPU. Temuan tersebut mengindikasikan ketidakwajaran, mulai dari data yang masuk secara prematur hingga perolehan suara sempurna untuk satu pasangan calon.

Baca juga :