Ikuti Kami

Ramlan Surbakti Desak Transparansi Dana Kampanye H-3 Pencoblosan dan Soroti Bahaya E-Voting

Ramlan secara tajam menyoroti aturan saat ini, di mana hasil audit dana kampanye baru diterbitkan 50 hari setelah hari pemungutan suara.

Ramlan Surbakti Desak Transparansi Dana Kampanye H-3 Pencoblosan dan Soroti Bahaya E-Voting
Ramlan secara tajam menyoroti aturan saat ini, di mana hasil audit dana kampanye baru diterbitkan 50 hari setelah hari pemungutan suara.

Jakarta, Gesuri.id - Mantan Wakil Ketua KPU RI sekaligus pakar kepemiluan, Ramlan Surbakti, mendesak adanya reformasi mendasar dalam sistem kepemiluan di Indonesia, mulai dari transparansi penyumbang dana kampanye sebelum hari pencoblosan hingga penolakan terhadap pemungutan suara elektronik (e-voting). Hal tersebut dinilai krusial guna mengembalikan fungsi representasi rakyat dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Ramlan secara tajam menyoroti aturan saat ini, di mana hasil audit dana kampanye baru diterbitkan 50 hari setelah hari pemungutan suara. Mekanisme ini dinilainya sama sekali tidak berguna bagi pemilih. Ia mendesak aturan diubah agar selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencoblosan, masyarakat sudah memiliki akses untuk mengetahui siapa donatur terbesar dari setiap calon atau partai politik. "Kalau sumber dana kampanye berasal dari dua atau tiga orang, yang pasti partai atau calon itu lebih mendengar bandar-bandar daripada pemilih," tegas Ramlan mengingatkan bahaya cengkeraman pemodal dalam pemilu.

Terkait wacana digitalisasi pemilu melalui e-voting maupun e-counting, Ramlan menyatakan keberatannya. Merujuk pada pengalamannya mempelajari sistem pemilu di berbagai negara seperti Brasil, Jerman, Prancis, Belanda, dan Australia, ia menyimpulkan bahwa kunci utama pemilu bukanlah kecanggihan teknologi, melainkan kepercayaan publik. Ia memaparkan bahwa banyak negara maju justru menolak atau menangguhkan e-voting karena rentan menimbulkan krisis kepercayaan. Rekapitulasi manual tetap dinilai sebagai lapis keamanan terbaik dan instrumen verifikasi yang tidak bisa dimanipulasi oleh peretas keamanan siber.

Lebih jauh, Guru Besar Ilmu Politik ini menyoroti fenomena "manipulasi ekologi pemilu" yang terjadi belakangan ini. Ia mengecam keras tindakan lembaga negara, termasuk KPU dan DPR, yang mencoba mengakali atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan tersebut secara tegas disebutnya sebagai pelanggaran konstitusi. Praktik memobilisasi pemilih menggunakan uang negara dan bantuan sosial menjelang pencoblosan juga disorotnya sebagai manipulasi masif untuk "menyuap" pemilih.

Di akhir pemaparannya, Ramlan mengkritik sistem pemilu proporsional terbuka yang dinilainya telah merusak esensi demokrasi perwakilan. Menurutnya, sistem ini mengubah hubungan ideal antara wakil rakyat dan konstituen menjadi sekadar transaksi jual-beli suara antara pembeli dan penjual. Sebagai solusi jangka panjang, ia menyarankan desain sistem pemilu yang mampu menyederhanakan jumlah partai di parlemen menjadi lima atau enam partai saja. Dengan demikian, koalisi yang terbentuk akan lebih solid—maksimal terdiri dari tiga partai—dengan jarak ideologi yang berdekatan sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Quote