Jakarta, Gesuri,id - Mantan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, membeberkan dugaan skenario politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024 serta mengungkap berbagai kejanggalan ekstrem dalam sistem data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah forum, di mana ia menyoroti pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga anomali data perolehan suara yang tidak masuk akal.
Risma mengungkapkan bahwa wacana penyaluran bansos beras menjelang Pemilu 2024 sudah digulirkan sejak akhir 2023. Namun, ia secara tegas menolak program tersebut karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian menjelang masa pemilihan.
"Nggak boleh ada bantuan beras, sehingga semua saya carikan dalam bentuk uang selama saya jadi menteri sampai di 2023. Saya diminta untuk cairkan bansos beras, saya tolak, setiap bulan tolak terus. Akhirnya karena prinsip saya nggak bisa mendekati pemilu," ungkap Risma secara blak-blakan.
Penolakan tersebut, menurut Risma, justru berujung pada pembentukan lembaga baru, yakni Bapenas, yang mengambil alih penyaluran bantuan pangan, sekaligus diikuti dengan pemotongan anggaran bansos di Kementerian Sosial. "Saat itu bahkan saya minta mundur ke Ibu Ketua untuk jadi menteri... Tapi ternyata kemudian dipilihkan membuat lembaga baru namanya Bapanas. Makanya waktu saya diminta (menjadi) saksi di MK, ya saya jelaskan nggak ada bantuan itu di Kemensos," tegasnya. Risma juga mempertanyakan validitas data penerima bansos dari lembaga baru tersebut, mengingat pendataannya bukan lagi berasal dari kementerian yang dipimpinnya.
Selain isu bansos, Risma memaparkan hasil temuan timnya terkait anomali perolehan suara di sistem KPU. Temuan tersebut mengindikasikan ketidakwajaran, mulai dari data yang masuk secara prematur hingga perolehan suara sempurna untuk satu pasangan calon.
"Mulai jam 3 sore setelah penutupan di hari itu, suaranya stabil terus. Yang menang itu selalu 58 (persen), nggak terpengaruh apapun suaranya naik turun. Data yang biru, kuning, dan merah (dari calon) itu flat (datar)," beber Risma.
Kejanggalan waktu input data C-Hasil ke sistem KPU juga menjadi sorotan. Menurut Risma, terdapat TPS yang sudah mengirimkan hasil pemilihan ke KPU pada pukul 12.00 siang hingga 13.00, padahal TPS baru ditutup pada pukul 13.00. "Jam 12 siang itu sudah dimasukkan ke KPU. Bagaimana dengan waktu untuk perhitungan? Bagaimana dengan waktu penandatanganan hasil? Hitungnya nggak tahu kapan, nutupnya kapan," ujarnya mempertanyakan akal sehat prosedural tersebut.
Lebih mengejutkan lagi, Risma membongkar data ekstrem di puluhan kabupaten/kota. Ia mencatat adanya 610 TPS dengan tingkat partisipasi 100 persen dan seluruh suaranya memilih pasangan calon (paslon) 02. Sebaliknya, paslon nomor urut 3 mendapatkan nol (0) suara di 3.900 TPS. "Paslon 3 itu suara saya, nolnya di 0 suara, termasuk saksi saya berarti memilih yang lain," sindir Risma merujuk pada ketidakmasukakalan hasil tersebut.
Di samping itu, ia memaparkan temuan manipulasi dokumen formulir C-Hasil di lapangan, seperti pengiriman form C ganda, dokumen yang diubah dengan tipe-x, hingga angka perolehan suara yang ditulis tanpa rincian hitungan turus (tally).
Menutup pemaparannya, Risma mempertanyakan keamanan sistem KPU sebagai "rumah" utama demokrasi elektoral Indonesia. "Bagaimana ngontrol ini? Oke, prosesnya ini kita kawal. Tapi rumahnya sendiri (KPU) itu bagaimana cara ngontrolnya? Karena ini rumahnya justru yang kebobolan," pungkas Risma.

















































































