Ikuti Kami

BSPN Soroti Praktik 'Veto' di Gakkumdu dan Usulkan Pengawasan Menyeluruh TI KPU

BSPN mempertanyakan model kelembagaan yang paling ideal jika kewenangan Gakkumdu saat ini direformasi.

BSPN Soroti Praktik 'Veto' di Gakkumdu dan Usulkan Pengawasan Menyeluruh TI KPU
BSPN mempertanyakan model kelembagaan yang paling ideal jika kewenangan Gakkumdu saat ini direformasi.

Jakarta, Gesuri.id - Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) menyoroti disfungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam memproses tindak pidana pada Pemilu 2024. Sekretaris BSPN DPP Chandra Irawan, mengungkapkan bahwa kerap terjadi praktik intervensi atau penolakan sepihak (veto) oleh unsur internal di dalam Gakkumdu. Kondisi ini menyebabkan mandeknya proses penegakan hukum, meskipun sebuah laporan pelanggaran dari tingkat bawah sejatinya telah memenuhi unsur pidana pemilu.

"Artinya ketika ada penerusan laporan dari bawah, sejujurnya ini sudah masuk unsur pidana, tetapi kemudian laporan tersebut diveto oleh salah satu unsur di Gakkumdu," ungkap Chandra membeberkan kebuntuannya di acara diskusi di Jakarta

Menyikapi kebuntuan tersebut, BSPN mempertanyakan model kelembagaan yang paling ideal jika kewenangan Gakkumdu saat ini direformasi. Chandra membandingkan hal ini dengan model penyelidikan independen yang berjalan di lembaga lain seperti KPK, OJK, dan Komnas HAM, di mana hasil penyelidikan dapat diteruskan langsung ke kepolisian. Sebagai jalan tengah jika format Gakkumdu dipertahankan, BSPN mengusulkan agar unsur penegak hukum di dalamnya tunduk pada sanksi etik. "Apabila Gakkumdu tidak memproses satu laporan dengan proper (layak), padahal unsurnya terpenuhi tetapi diveto, apakah ini bisa kita masukkan dalam konteks etik yang bisa kita laporkan ke DKPP?" tanyanya memberikan opsi solusi.

Selain persoalan penegakan hukum, akuntabilitas pengawas pemilu di tingkat bawah juga menjadi sorotan. Chandra menilai Pengawas TPS (PTPS) hingga jajaran Bawaslu kerap lepas tangan ketika muncul sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kewajiban melekat untuk mempertanggungjawabkan hasil penghitungan suara secara berjenjang. Untuk mencegah hal serupa terulang, BSPN mendorong perubahan aturan yang mewajibkan pengawas di tingkat TPS hingga kecamatan untuk ikut menandatangani dan bertanggung jawab penuh secara hukum. "Bagaimana kalau Bawaslu sampai dengan pengawas TPS kita berikan mereka wewenang untuk ikut bertanggung jawab atas hasil suara? Sehingga ketika disidang di MK, tidak bisa saling melempar tanggung jawab," jelas Chandra.

Terkait dengan transparansi Sistem Informasi KPU, BSPN merekomendasikan tiga pilar pengawasan teknologi informasi yang mendesak untuk diakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu. Pilar pertama adalah pemberian kewenangan dan akses mutlak bagi Bawaslu untuk memeriksa kode sumber (source code) serta rekam jejak (audit trail) sistem informasi KPU. Hal ini dinilai krusial agar penyelenggara tidak lagi memiliki celah untuk menutup-nutupi data saat pembuktian di persidangan. "Justru kita berikan kewenangan lebih kepada Bawaslu untuk terlibat lebih jauh, untuk melihat source code, untuk melihat audit trail, dan sebagainya," tegasnya.

Pilar kedua berfokus pada pelibatan aktif peserta pemilu. Berkaca pada pelaksanaan pemilu di luar negeri, BSPN mengusulkan agar partai politik diberikan hak untuk melakukan inspeksi langsung. "Kita belajar model Brasil. Brasil itu memberikan akses kepada peserta pemilu untuk ikut melakukan inspeksi atas source code di sebuah ruang steril sebelum aplikasi itu digunakan secara bersama-sama," paparnya. Sementara itu, pilar ketiga menitikberatkan pada pengujian oleh publik, guna memastikan sistem tersebut benar-benar aman dan dapat dipercaya oleh semua pihak. "Dan pilar ketiga adalah web test. Jadi kami memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama pada kelompok tertentu yang akan terdaftar oleh KPU, untuk melakukan web test atas sistem informasi yang akan dijalankan," tutup Chandra.

Quote