Pada 27 Oktober 1928, sehari sebelum Kongres Pemuda II mencapai puncaknya, panitia mengeluarkan sebuah pengumuman yang tidak pernah masuk dalam narasi heroik Sumpah Pemuda: Ki Hajar Dewantara tidak akan datang. Direktur Taman Siswa itu tidak bisa hadir ke Batavia karena kesibukannya mengurus Taman Siswa, dan waktu penyampaian pidatonya ditiadakan . Pada pengumuman yang sama, Mr. Soenariosalah satu tokoh yang paling berjasa dalam meloloskan izin kongres dari pemerintah kolonialdikabarkan sakit sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri Kongres Pemuda Kedua .

Dua nama itu bukan nama sembarangan. Ki Hajar adalah ikon pendidikan nasional; Soenario adalah penasihat panitia dan negosiator utama perizinan kongres . Keduanya dijadwalkan mengisi rapat kedua, pagi 28 Oktober, yang seluruh agendanya bertema pendidikan. Dengan satu absen dan satu lagi menggantung, agenda itu berdiri di tepi kekosongan. Namun, Sumpah Pemuda tetap lahir keesokan harinya, dan rapat pendidikan itu tetap berlangsung. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang berbicara, melainkan apa yang harus dikorbankan agar sebuah agenda tetap tampak utuh ketika arsitek utamanya tidak hadir.

Mengapa Ki Hajar Absen: Taman Siswa sebagai Beban, bukan Sekadar Kesibukan
Alasan yang tercatat kesibukannya mengurus Taman Siswa terdengar administratif. Namun, dalam konteks 1928, Taman Siswa bukanlah institusi yang sudah mapan. Ia adalah proyek perguruan yang masih rapuh secara finansial dan organisatoris, berdiri di bawah tekanan politik kolonial, dan bergantung pada kehadiran langsung para pendirinya. Ki Hajar bukan sekadar sibuk; ia terikat pada sebuah lembaga yang, jika ia tinggalkan selama beberapa hari, bisa kehilangan arah. Pada Oktober 1928, ia juga masih aktif menulis gagasan pendidikan di majalah Wasita, yang diterbitkan Taman Siswa Yogyakarta .

Dengan kata lain, ketidakhadiran Ki Hajar di Batavia adalah konsekuensi struktural dari pilihan hidupnya: ia memilih membangun institusi pendidikan daripada tampil di panggung politik. Pilihan itu terhormat, tetapi ia menciptakan sebuah kekosongan simbolik di Kongres Pemuda II. Rapat yang seharusnya didominasi oleh suara paling otoritatif tentang pendidikan nasional harus berjalan tanpa otoritas itu.

Soenario: Antara Sakit dan Peran yang Tak Tergantikan
Soenario berada dalam posisi yang berbeda. Ia bukan sekadar pembicara; ia adalah orang yang meminta izin kongres kepada pemerintah kolonial, dan keberhasilannya meloloskan izin itusetelah sempat dipersulit dengan berbagai macam alasan adalah salah satu syarat mutlak bagi terselenggaranya seluruh peristiwa. Dalam rapat kedua, ia dijadwalkan menyampaikan pidato yang menekankan perlunya nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi serta mengingatkan pentingnya gerakan pramuka .