Pada 27 Oktober 1928, sehari sebelum Kongres Pemuda II mencapai puncaknya, panitia mengeluarkan sebuah pengumuman yang tidak pernah masuk dalam narasi heroik Sumpah Pemuda: Ki Hajar Dewantara tidak akan datang. Direktur Taman Siswa itu “tidak bisa hadir ke Batavia karena kesibukannya mengurus Taman Siswa”, dan “waktu penyampaian pidatonya ditiadakan” . Pada pengumuman yang sama, Mr. Soenario—salah satu tokoh yang paling berjasa dalam meloloskan izin kongres dari pemerintah kolonial—“dikabarkan sakit sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri Kongres Pemuda Kedua” .
Dua nama itu bukan nama sembarangan. Ki Hajar adalah ikon pendidikan nasional; Soenario adalah penasihat panitia dan negosiator utama perizinan kongres . Keduanya dijadwalkan mengisi rapat kedua, pagi 28 Oktober, yang seluruh agendanya bertema pendidikan. Dengan satu absen dan satu lagi menggantung, agenda itu berdiri di tepi kekosongan. Namun, Sumpah Pemuda tetap lahir keesokan harinya, dan rapat pendidikan itu tetap berlangsung. Pertanyaannya bukan lagi “siapa yang berbicara”, melainkan apa yang harus dikorbankan agar sebuah agenda tetap tampak utuh ketika arsitek utamanya tidak hadir.
Mengapa Ki Hajar Absen: Taman Siswa sebagai Beban, bukan Sekadar “Kesibukan”
Alasan yang tercatat— “kesibukannya mengurus Taman Siswa” —terdengar administratif. Namun, dalam konteks 1928, Taman Siswa bukanlah institusi yang sudah mapan. Ia adalah proyek perguruan yang masih rapuh secara finansial dan organisatoris, berdiri di bawah tekanan politik kolonial, dan bergantung pada kehadiran langsung para pendirinya. Ki Hajar bukan sekadar “sibuk”; ia terikat pada sebuah lembaga yang, jika ia tinggalkan selama beberapa hari, bisa kehilangan arah. Pada Oktober 1928, ia juga masih aktif menulis gagasan pendidikan di majalah Wasita, yang diterbitkan Taman Siswa Yogyakarta .
Dengan kata lain, ketidakhadiran Ki Hajar di Batavia adalah konsekuensi struktural dari pilihan hidupnya: ia memilih membangun institusi pendidikan daripada tampil di panggung politik. Pilihan itu terhormat, tetapi ia menciptakan sebuah kekosongan simbolik di Kongres Pemuda II. Rapat yang seharusnya didominasi oleh suara paling otoritatif tentang pendidikan nasional harus berjalan tanpa otoritas itu.
Soenario: Antara Sakit dan Peran yang Tak Tergantikan
Soenario berada dalam posisi yang berbeda. Ia bukan sekadar pembicara; ia adalah orang yang meminta izin kongres kepada pemerintah kolonial, dan keberhasilannya meloloskan izin itu—setelah “sempat dipersulit dengan berbagai macam alasan” —adalah salah satu syarat mutlak bagi terselenggaranya seluruh peristiwa. Dalam rapat kedua, ia dijadwalkan menyampaikan pidato yang “menekankan perlunya nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi serta mengingatkan pentingnya gerakan pramuka” .
Kabar bahwa ia sakit muncul sehari sebelum rapat kedua. Artinya, panitia harus bersiap untuk dua kemungkinan: Soenario hadir dalam kondisi tidak optimal, atau ia tidak hadir sama sekali. Dalam situasi seperti itu, tidak ada waktu untuk mencari pembicara pengganti yang setara. Yang bisa dilakukan hanyalah memadatkan agenda dan berharap bahwa pembicara yang tersisa—yang jumlahnya lebih sedikit dan profile-nya lebih rendah—cukup untuk mengisi ruang yang ditinggalkan.
Poernomowoelan: Pembicara Pertama yang Datang Setelah Dua Kekosongan
Ketika rapat kedua dibuka di Gedung Oost-Java Bioscoop pada 28 Oktober 1928, Poernomowoelan—seorang guru Taman Siswa dan perwakilan Jong Java—tampil sebagai pembicara pertama. Ia tidak tampil karena dirancang sebagai bintang utama. Ia tampil “setelah dua pembicara utama, yakni Ki Hajar Dewantara dan Jokosarwono, berhalangan hadir” . Jokosarwono, nama yang jarang disebut dalam historiografi Sumpah Pemuda, adalah kekosongan ketiga yang memperburuk situasi: bukan hanya Ki Hajar yang absen, melainkan juga seorang pembicara lain yang seharusnya berbicara sebelum Poernomowoelan.
Poernomowoelan menyampaikan pidatonya dalam bahasa Belanda . Ini adalah detail yang penting secara kritis. Di sebuah kongres yang kelak melahirkan ikrar “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, pembicara yang menggantikan Ki Hajar justru berbicara dalam bahasa kolonial. Bukan karena ia tidak setia pada bahasa Indonesia, tetapi karena bahasa Belanda masih menjadi bahasa utama dalam interaksi intelektual dan keseharian para pemuda terpelajar pada masa itu . Bahasa Indonesia belum sepenuhnya menjadi bahasa kongres; ia masih lebih sering menjadi slogan daripada praktik.
Dalam pidatonya, Poernomowoelan menyatakan bahwa “usaha mencerdaskan bangsa haruslah disertai usaha menciptakan suasana tertib dan disiplin dalam pendidikan” . Ia juga menekankan bahwa anak-anak harus “dididik secara demokratis” dan bahwa “harus ada keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah” . Gagasan-gagasan ini tidak orisinal—ia adalah guru Taman Siswa yang meneruskan pemikiran Ki Hajar. Namun, orisinalitas bukanlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang dibutuhkan adalah kehadiran: seseorang yang mau berdiri di mimbar dan mengisi ruang yang kosong, meskipun ia tahu bahwa ia bukan pembicara yang direncanakan.
Sarmidi Mangunsarkoro: Pendidikan Kebangsaan Tanpa Arsiteknya
Setelah Poernomowoelan, giliran Sarmidi Mangunsarkoro—seorang pendidik Taman Siswa berusia 24 tahun—yang berbicara. Ia membawakan pidato berjudul “Pentingnya Pendidikan Kebangsaan bagi Pemuda” . Dalam pidatonya, Sarmidi menegaskan bahwa “pendidikan nasional harus membangunkan perasaan nasional dan membesarkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air” . Ia juga menyatakan bahwa “pendidikan adalah suatu pekerjaan untuk menggabungkan dan menambah kebiasaan anak” dan bahwa “pendidikan nasional dikerjakan bukan karena benci kepada bangsa lain, tetapi timbul dari kecintaan kepada bangsa” .
Gagasan Sarmidi adalah gagasan Ki Hajar yang diucapkan oleh mulut orang lain. Ia tidak merumuskan ulang filsafat pendidikan Taman Siswa; ia meneruskannya di forum yang seharusnya didominasi oleh pendirinya. Dalam arti tertentu, Sarmidi dan Poernomowoelan adalah pembicara-pembicara yang “meminjamkan suara” mereka kepada sebuah agenda yang arsiteknya tidak hadir. Agenda itu tidak gagal, tetapi ia berjalan dengan tenaga pengganti, bukan tenaga utama.
Kritik: Agenda yang “Diselamatkan” tetapi Tidak Sepenuhnya Utuh
Di sinilah kritik sejarah perlu dipertajam. Rapat pendidikan Kongres Pemuda II berhasil berlangsung, tetapi keberhasilannya tidak boleh disamakan dengan keutuhan. Ada tiga lapisan masalah yang jarang dibahas.
Pertama, agenda kehilangan otoritas intelektualnya. Ki Hajar bukan sekadar pembicara; ia adalah sumber legitimasi bagi gagasan pendidikan kebangsaan. Tanpa dia, gagasan-gagasan yang disampaikan Poernomowoelan dan Sarmidi terdengar sebagai pengulangan, bukan penetapan. Dalam sebuah kongres yang sedang membangun kredibilitas sebagai forum nasional, kehilangan suara paling otoritatif di bidang pendidikan adalah kerugian simbolik yang tidak bisa ditutup oleh pengganti mana pun.
Kedua, agenda kehilangan dimensi strategisnya. Soenario seharusnya berbicara tentang nasionalisme, demokrasi, dan kepanduan—topik-topik yang menghubungkan pendidikan dengan tindakan politik dan organisasi pemuda. Tanpa dia, rapat pendidikan menjadi lebih sempit: ia berkisar pada metode pedagogis dan psikologi anak, bukan pada bagaimana pendidikan menjadi alat perjuangan kebangsaan. Kekosongan ini tidak diisi oleh siapa pun.
Ketiga, “penyelamatan” itu terjadi dalam kondisi yang tidak ideal. Poernomowoelan berbicara dalam bahasa Belanda . Sarmidi berbicara sebagai penerus, bukan sebagai perumus. Tidak ada waktu untuk menyiapkan pidato yang benar-benar baru; yang ada adalah pidato yang sudah ada, dipercepat, dan disesuaikan dengan situasi darurat. Van der Plas, penasihat urusan pribumi Belanda, bahkan mencatat bahwa Soegondo sendiri “sama sekali tidak mampu menjalankan tugasnya” dan berbicara “dengan sangat terbata-bata” dalam bahasa Indonesia . Kritik Van der Plas jelas bermuatan politis dan merendahkan, tetapi ia menunjukkan satu hal: kongres itu, pada level performatif, jauh dari sempurna.
Epilog: Yang Diselamatkan dan Yang Hilang
Pada akhir rapat kedua, agenda pendidikan tidak kosong. Poernomowoelan dan Sarmidi telah berbicara; hadirin telah mendengar tentang disiplin, demokrasi, keseimbangan rumah-sekolah, dan kecintaan pada bangsa. Dari luar, rapat itu tampak berjalan sesuai rencana.
Namun, di balik penampakan itu, ada tiga suara yang tidak pernah terdengar: Ki Hajar Dewantara, Jokosarwono, dan Soenario. Yang pertama absen karena institusinya menuntut kehadirannya; yang kedua tidak tercatat alasannya; yang ketiga sakit pada saat yang paling tidak tepat. Agenda itu diselamatkan oleh mereka yang bersedia tampil tanpa persiapan yang layak, dan justru di situlah letak kejujuran sejarahnya: Sumpah Pemuda tidak lahir dari kelimpahan, melainkan dari kekurangan yang dikelola dengan keberanian.
