RUU Perampasan Aset dan Keadilan yang Tak Selesai di Penjara

Oleh: I Nyoman Parta, Anggota Komisi III dan Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Bali.
Kamis, 19 November 2026 18:02 WIB Jurnalis - Effatha Gloria V.G. Tamburian

Jakarta, Gesuri.id - Sepanjang 2024, kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tercatat dalam perkara di pengadilan mencapai Rp330,9 triliun. Dari angka sebesar itu, yang kembali ke kas negara hanya 4,78 persen. Rata-rata hukuman bagi koruptor pada tahun yang sama hanya 3 tahun 3 bulan penjara. Data tren vonis yang dirilis Indonesia Corruption Watch pada Desember 2025 itu menjelaskan mengapa korupsi tidak pernah surut di negeri ini.

Bagi seorang koruptor, angka-angka tersebut adalah kalkulasi bisnis yang menguntungkan. Tiga tahun di penjara dapat dianggap sebagai ongkos, sementara sebagian besar hasil curian tetap aman untuk keluarga dan masa depannya. Selama ini hukum pidana kita sibuk menghukum tubuh pelaku, tetapi membiarkan hartanya. Padahal yang dicari pelaku kejahatan bukan penjara, melainkan uang. Selama uang itu tetap di tangannya, kejahatan tetap menguntungkan.

Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hadir untuk membalik logika itu. Komisi III bersama pemerintah telah menuntaskan pembicaraan tingkat I pada 18 November 2026 setelah 397 daftar inventarisasi masalah dibahas satu per satu, dan seluruh fraksi sepakat membawanya ke Rapat Paripurna untuk disahkan keesokan harinya. Sebagai anggota Komisi III yang ikut membahasnya, saya ingin menegaskan satu hal yang menjadi jiwa undang-undang ini. Keadilan tidak selesai ketika pelaku masuk penjara. Keadilan baru selesai ketika hasil kejahatan kembali kepada yang berhak.

*Mengikuti Uang*

Undang-undang ini menyasar tujuh jenis kejahatan, yakni korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang berdampak luas, termasuk yang memakai sarana teknologi informasi. Daftar ini tidak disusun secara acak. Semuanya adalah kejahatan yang digerakkan oleh keuntungan dan meninggalkan korban dalam jumlah besar.

Baca juga :