Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan terbaru mengenai nasib regulasi yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tersebut saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, Puan menyebut RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana masuk dalam daftar rancangan undang-undang inisiatif DPR yang akan dibahas bersama pemerintah pada masa persidangan kali ini.
"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI diantaranya RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan RUU tentang hak cipta RUU tentang perkoperasian dan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana," ujar Puan, dilansir dari viva.co.id.
Puan menegaskan, DPR tidak hanya akan melanjutkan pembahasan sejumlah RUU yang telah masuk agenda, tetapi juga berupaya mempercepat penyusunan regulasi yang mendesak dan memiliki tingkat urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
Meski demikian, proses penyusunan undang-undang tetap harus memperhatikan kualitas materi, kehati-hatian, serta keterlibatan masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan hukum dan kepentingan publik.
"Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi kehati-hatian dan partisipasi masyarakat yang bermakna"
Pernyataan Puan tersebut belum merinci jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset maupun tahapan yang akan segera dilakukan DPR bersama pemerintah. Namun, penyebutan secara langsung dalam pidato pembukaan masa sidang menunjukkan bahwa rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi yang akan dikerjakan parlemen.
RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana merupakan salah satu regulasi yang menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penegakan hukum. Pembahasannya diharapkan dapat memperjelas mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
