Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro mengatakan RUU Perampasan Aset masuk pada tahap pembahasan.
"Setelah ada Daftar Isian Masalah atau DIM dari Pemerintah, rencana akhir November RUU disahkan," ungkapnya, dikutip Senin (9/11/2026).
"Saya bersyukur ditugaskan dalam Panja RUU Perampasan Aset, sehingga bisa berkontribusi dalam pembahasannya," sambungnya.
Menurutnya, RUU ini mengatur muatan tentang perampasan aset berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Selain itu, lanjutnya, juga mengatur tentang perampasan aset akibat tindak pidana penipuan investasi, penggelapan, yang hasil perampasan bisa langsung dikembalikan kepada korban.
Diketahui, Komisi III DPR RI telah resmi menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dari pemerintah dan segera masuk ke tahapan pembahasan substansi isi RUU.
Dengan diterimanya DIM dari pemerintah, RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas bersama pemerintah dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun DIM itu diserahkan oleh pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
"Rapat ini menjadi salah satu pertanda awal komitmen kita untuk melaksanakan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait tindak pidana," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, baru-baru ini.
Setelah serah terima DIM tersebut, menurut dia, Komisi III DPR RI juga akan langsung menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang membahas DIM atau substansi RUU itu pada Kamis ini juga.
"Rapat selanjutnya, jam 13.30 WIB Pak, langsung kita bahas DIM, kita gas," kata dia.
Dengan akan dimulainya pembahasan itu, dia pun menargetkan RUU itu bisa diundangkan atau disahkan pada bulan November 2026, dengan mendahului target yang sebelumnya sudah ditetapkan pada 15 Desember 2026.
