Jakarta, Gesuri.id - Sepanjang 2024, kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tercatat dalam perkara di pengadilan mencapai Rp330,9 triliun. Dari angka sebesar itu, yang kembali ke kas negara hanya 4,78 persen. Rata-rata hukuman bagi koruptor pada tahun yang sama hanya 3 tahun 3 bulan penjara. Data tren vonis yang dirilis Indonesia Corruption Watch pada Desember 2025 itu menjelaskan mengapa korupsi tidak pernah surut di negeri ini.
Bagi seorang koruptor, angka-angka tersebut adalah kalkulasi bisnis yang menguntungkan. Tiga tahun di penjara dapat dianggap sebagai ongkos, sementara sebagian besar hasil curian tetap aman untuk keluarga dan masa depannya. Selama ini hukum pidana kita sibuk menghukum tubuh pelaku, tetapi membiarkan hartanya. Padahal yang dicari pelaku kejahatan bukan penjara, melainkan uang. Selama uang itu tetap di tangannya, kejahatan tetap menguntungkan.
Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hadir untuk membalik logika itu. Komisi III bersama pemerintah telah menuntaskan pembicaraan tingkat I pada 18 November 2026 setelah 397 daftar inventarisasi masalah dibahas satu per satu, dan seluruh fraksi sepakat membawanya ke Rapat Paripurna untuk disahkan keesokan harinya. Sebagai anggota Komisi III yang ikut membahasnya, saya ingin menegaskan satu hal yang menjadi jiwa undang-undang ini. Keadilan tidak selesai ketika pelaku masuk penjara. Keadilan baru selesai ketika hasil kejahatan kembali kepada yang berhak.
*Mengikuti Uang*
Undang-undang ini menyasar tujuh jenis kejahatan, yakni korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang berdampak luas, termasuk yang memakai sarana teknologi informasi. Daftar ini tidak disusun secara acak. Semuanya adalah kejahatan yang digerakkan oleh keuntungan dan meninggalkan korban dalam jumlah besar.
Pendekatannya pun berubah. Penegakan hukum tidak lagi berhenti pada pertanyaan siapa pelakunya, tetapi juga ke mana uangnya mengalir. Jaringan narkotika bisa kehilangan seorang kurir tanpa kehilangan kekuatannya, tetapi akan lumpuh bila modalnya disita. Sindikat investasi ilegal dan perdagangan saham palsu bisa berganti nama berkali-kali, tetapi tidak bisa bertahan tanpa dana yang mereka himpun dari masyarakat. Kita terlalu sering menyaksikan masyarakat menjadi korban investasi bodong, sementara pelakunya sulit disentuh dan harta para korban tidak bisa dipulihkan. Bagi mereka, perampasan aset bukan sekadar hukuman bagi pelaku. Ia adalah jalan paling nyata agar tabungan mereka bisa kembali.
*Menggugat Harta*
Bagian yang paling banyak mengundang kekhawatiran adalah perampasan aset tanpa putusan pidana. Sebagian kalangan menilai mekanisme ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Kekhawatiran itu perlu dijawab dengan jernih, bukan diabaikan.
Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghukum seseorang. Yang diperiksa di pengadilan adalah asal-usul harta, bukan kesalahan orangnya. Tidak ada orang yang dipenjara atau dinyatakan bersalah melalui mekanisme ini. Hakim tetap menjadi penentu, dan negara tetap harus meyakinkan pengadilan bahwa aset tersebut berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana.
Mekanisme ini juga tidak dapat dipakai sesuka hati. Jalur tersebut hanya terbuka bila perkara pidananya memang tidak mungkin disidangkan, karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui siapa pelakunya, atau tidak diketahui keberadaannya. Nilai asetnya pun paling sedikit satu miliar rupiah, sehingga warga kecil tidak menjadi sasaran. Selama ini, bila tersangka meninggal dunia, perkaranya tidak dilanjutkan dan hartanya ikut lepas dari jangkauan negara. Kini, meskipun tersangka atau terdakwa meninggal, sakit permanen, atau kabur dan tidak ditemukan, asetnya tetap dapat dirampas melalui pengadilan. Tanpa jalur ini, harta hasil kejahatan akan diwariskan begitu saja atau dinikmati dari luar negeri.
Gagasan ini juga bukan barang asing. Konvensi PBB Antikorupsi, yang telah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mendorong negara pihak mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana justru untuk keadaan seperti itu. Indonesia sebenarnya sudah lama berutang untuk menjalankannya.
Hal yang sama berlaku bagi ketentuan perampasan aset lain milik pelaku yang diperoleh secara sah. Ketentuan ini hanya dipakai untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang telah dinyatakan dirampas tetapi sudah dilarikan, dicuci, atau dihabiskan. Tujuannya bukan memiskinkan orang secara membabi buta, melainkan memastikan tidak ada yang untung dari kejahatan. Dalam pelaksanaannya, pihak ketiga yang beritikad baik harus selalu punya ruang untuk mempertahankan haknya di depan hakim. Kuasa negara yang besar hanya sah bila disertai perlindungan warga yang sepadan.
*Soal Pidana Mati*
Undang-undang ini juga mempertegas bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Penegasan ini perlu dibaca dengan tenang. Pidana mati sudah lama ada dalam hukum kita, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang berlaku sejak Januari 2026, menempatkannya sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun. Artinya, ia adalah ancaman terberat untuk kejahatan yang paling keji, bukan hukuman yang dijatuhkan dengan mudah.
Namun saya berpandangan efek jera yang paling nyata justru datang dari hilangnya harta. Koruptor adalah pelaku yang rasional. Ia menimbang risiko dan keuntungan. Ancaman pidana mati jarang terwujud, sedangkan perampasan aset menyentuh langsung hal yang ia perjuangkan dengan cara curang. Ketika keuntungan itu hilang, alasan untuk korupsi ikut hilang.
*Setelah Disita*
Sejak awal pembahasan saya mengingatkan bahwa merampas aset baru separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah mengelolanya. Selama ini persoalan justru kerap muncul setelah aparat melakukan penyitaan. Jumlah barang sitaan berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, dan perawatannya pun sulit. Ada aset yang menguap, ada yang rusak karena tidak terawat, ada pula yang dilelang dengan harga sangat rendah. Pengelolaannya tersebar di berbagai institusi sehingga tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab ketika nilainya menyusut.
Karena itu undang-undang ini membentuk Badan Pengelola Aset yang menangani seluruh siklusnya, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, pemanfaatan, pelelangan, hingga pengembalian. Akan tetapi badan yang mengelola aset bernilai triliunan rupiah juga menyimpan godaan yang sangat besar. Tanpa pengawasan berlapis, ia justru berpotensi menjadi sarang korupsi yang baru.
Untuk itu dibentuk pula Badan Pengawas Perampasan Aset yang mengawasi seluruh proses, dari hukum acara perampasan hingga pengelolaan asetnya. Bagi saya, pengawasan itu harus terstruktur dan termonitor sejak penyitaan pertama. Setiap aset harus tercatat, dapat dilacak, dan terbuka untuk diperiksa publik, termasuk harga dan proses lelangnya. Tanpa transparansi, rakyat tidak punya alasan untuk percaya.
*Ujian Sesungguhnya*
Pengesahan bukan garis akhir. Pekerjaan berikutnya adalah menyiapkan peraturan pelaksanaan, kelembagaan, dan anggaran agar kedua badan itu benar-benar bekerja, bukan sekadar berdiri di atas kertas. Undang-undang ini juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi alat untuk menekan lawan politik atau, sebaliknya, untuk melindungi pelaku besar. Keduanya sama-sama merusak kepercayaan publik terhadap hukum.
Ukuran keberhasilannya sederhana dan dapat diperiksa siapa saja. Dalam beberapa tahun ke depan, angka pengembalian kerugian negara harus jauh melampaui 4,78 persen. Korban penipuan massal harus melihat uangnya kembali. Pelaku tidak boleh lagi keluar dari penjara lalu hidup nyaman dari harta curian.
Undang-undang ini juga bukan hadiah dari DPR. Ia lahir dari kritik, tuntutan, dan desakan masyarakat yang tidak pernah lelah selama bertahun-tahun. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi itu, kita patut berterima kasih, sekaligus mengajak mereka untuk terus mengawal pelaksanaannya.
Semangat Trisakti mengajarkan bahwa berdikari dalam ekonomi berarti kekayaan bangsa dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan menumpuk di tangan segelintir orang yang memperolehnya dengan cara curang. Undang-undang ini adalah salah satu jalan untuk mewujudkannya. Kini tugas kita bersama, DPR, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, adalah memastikan setiap rupiah hasil kejahatan benar-benar kembali kepada rakyat.
Jakarta, 18 November 2026.

















































































