Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan secara langsung kepada korban penipuan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang menjadi korban investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat segera memperoleh kembali hak ekonominya.
“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin, Selasa (10/11/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan meskipun pelaku telah menjalani proses hukum. Uang yang disetorkan korban sering kali tidak kunjung kembali, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian masyarakat.
Menurut Safaruddin, pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk menghadirkan kepastian pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian, aset yang berhasil ditelusuri dan disita dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian para korban.
Ia juga berpandangan bahwa pengembalian aset sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang justru berpotensi memperlambat proses pengembalian hak masyarakat.
“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.
Safaruddin berharap pengaturan mengenai mekanisme pengembalian aset tersebut dapat dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset. Ia menilai ketentuan itu menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat berbagai modus penipuan.
“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Safaruddin juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah. Masyarakat diminta memastikan kredibilitas penyelenggara, termasuk meneliti kemampuan finansial dan kelayakan pihak yang menawarkan layanan tersebut.
Menurutnya, kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi menjadi penting untuk menghindari berbagai modus penipuan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Di sisi lain, kehadiran RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan kembali hak-haknya.
